Soal Rencana Kenaikan BBM: Gelombang Penolakan Mulai Muncul, Pemerintah Diminta Tidak Ngotot!

kenaikan BBM
ilustrasi. Foto: isal

JAKARTA– Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar, semakin mengemuka. Meski secara resmi belum ada keputusan kapan mulai ada kenaikan BBM tersebut, namun pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengatakan berbagai gelombang penolakan kenaikan BBM telah terjadi di sejumlah tempat. Ia meminta pemerintah untuk segera menghentikan sinyal menaikan harga BBM.

“Secara politik, demo-demo sudah mulai terjadi. Ini akan terus memanas, bila sinyal dari pemerintah terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi tidak dimatikan,” ungkap politikus PKS ini.

Ia menjelaskan, seharusnya Pemerintah memang tidak ngotot menaikkan harga BBM. Sebab, saat ini harga migas dunia cenderung turun. Selain itu, menurutnya tingkat inflasi saat ini yang masih tinggi.  Ditambah dampak pandemi yang membuat kondisi belum benar-benar pulih.

Namun demikian ia masih berprasangka baik bahwa pemerintah tidak akan menaikan harga BBM, karena surplus anggaran pada semester I. Kemudian efisiensi anggaran yang masih dapat dilakukan pada program kementerian atau lembaga termasuk untuk IKN dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Serta dampak sosial bagi masyarakat.

Menurutnya Pemerintah lebih tepat mengambil opsi pembatasan dan pengawasan ketat distribusi BBM bersubsidi.

Di sisi lain, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengkritik para pejabat tinggi negara yang belakangan rajin membandingkan harga BBM Indonesia dengan luar negeri, terkait rencana kenaikan harga BBM.

Ia menandaskan, sangat tidak tepat membandingkan harga BBM di Indonesia dengan negara lain, tanpa memasukkan income per capita, pendapatan penduduk atau setidaknya upah buruh.

“Jangan membodohi rakyat,” tegas Said dalam jumpa pers secara daring, Jakarta, Selasa (30/08/2022) kemarin.

Iqbal mencontohkan, Amerika Serikat (AS), harga bensin mencapai Rp20 ribu per liter, namun pendapatan pekerja di negeri Paman Sam mencapai US$30 ribu. dengan asumsi Rp14 ribu/US$ setara dengan Rp52 juta.

“Jadi bagi warga AS, harga bensin segitu ya murah banget,” terang Said Iqbal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menyebut Indonesia jauh dari AS soal income per capita. Ia mencontohkan upah buruk di DKI cuman Rp4,5 juta per bulan. Sementara harga BBM dari kasta terendah yakni Pertalite mencapai Rp6.750 per liter.

“Apalagi kalau jadi dinaikkan menjadi Rp10 ribu per liter, upah buruh semakin tergerus belanja BBM. Partai Buruh, bersama seluruh serikat buruh termasuk KSPI menolak keras kenaikan harga BBM subsidi. Karena berdampak kepada kenaikan harga barang yang saat ini sudah mencekik leher rakyat kecil, khususnya buruh. Kita sayangkan rencana pemerintah yang seolah tidak berpihak kepada buruh,” tegasnya.

Dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Senin (01/08/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa syukur lantaran Indonesia masih kuat memberikan subsidi BBM kepada masyarakat.

Dia pun meminta seluruh masyarakat juga bersyukur, karena sampai saat ini, harga BBM khususnya Pertalite belum naik. masih bertengger di harga Rp7.650 per liter.

“Kalau bensin di negara lain sekarang harganya sudah Rp31.000-Rp32.000, sedangkan di Indonesia Pertalite masih Rp7.650 (per liter),” terang Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi mengingatkan bahwa subsidi BBM sudah terlalu besar. Di mana, subsidi yang digelontorkan pemerintah melalui APBN 2022 meningkat signifikan dari Rp170 triliun melejit menjadi Rp502 triliun. Ia menilai negara manapun tidak akan mampu memberikan subsidi sebesar itu, kecuali Indonesia. (kt3)

Redaktur: Faisal

 

56 / 100

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.