Baru-baru ini Pemerintah Indonesia merilis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut PP No. 28/2024) yang mencakup berbagai aspek penting dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. PP No. 28 merupakan turunan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU No. 17/2023). Salah satu poin kontroversial dalam peraturan ini adalah penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar.
Kebijakan penyediaan alat kontrasepsi menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, mulai dari dukungan penuh hingga penolakan keras. PP No. 28/2024 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan angka kehamilan di usia remaja serta memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi sejak dini. Tentu saja hal ini menimbulkan reaksi khususnya dari kalangan agama.
Kontroversi penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar yang diatur dalam PP No. 28/2024 menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang tajam di kalangan masyarakat terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Beberapa pihak mendukung kebijakan ini, sementara yang lain menolaknya. Dukungan dan penolakan ini mencerminkan betapa rumitnya masalah kesehatan reproduksi di Indonesia. Diharapkan dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan dan kesejahteraan remaja di Indonesia.
Para pendukung kebijakan ini berargumen bahwa penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi kehamilan di usia remaja. Dengan akses yang lebih mudah ke alat kontrasepsi, remaja dapat lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi mereka. Kehamilan di usia remaja memiliki risiko kesehatan yang tinggi, baik bagi ibu maupun bayi.
Dengan memberikan akses ke alat kontrasepsi, diharapkan risiko kesehatan ini dapat dikurangi. Kebijakan ini juga dapat mendorong peningkatan edukasi seksual di sekolah, yang selama ini masih dianggap tabu. Adanya edukasi yang lebih baik, remaja akan lebih memahami konsekuensi dari aktivitas seksual dan bagaimana melindungi diri mereka.
Banyak pihak yang menentang kebijakan ini dengan alasan bahwa penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dapat dianggap sebagai dukungan terhadap aktifitas seksual di usia muda. Hal ini bertentangan dengan norma dan nilai sosial yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, kritikus juga menyoroti kurangnya pendampingan dan edukasi yang menyertai penyediaan alat kontrasepsi. Mereka khawatir bahwa tanpa edukasi yang memadai, remaja tidak akan memahami penggunaan yang benar dan konsekuensi dari alat kontrasepsi tersebut. Beberapa pihak meragukan efektivitas kebijakan ini dalam menurunkan angka kehamilan remaja. Mereka berpendapat bahwa solusi yang lebih holistik dan komprehensif diperlukan, seperti peningkatan kualitas pendidikan seksual di sekolah dan pemberdayaan ekonomi bagi remaja.
Ada beberapa jalur tengah yang bisa diambil untuk mengatasi kontroversi ini seperti Pemerintah dapat meningkatkan program edukasi seksual yang komprehensif di sekolah-sekolah, yang tidak hanya fokus pada penggunaan alat kontrasepsi tetapi juga pada pemahaman kesehatan reproduksi secara menyeluruh. Selain penyediaan alat kontrasepsi, perlu ada pendampingan dan konseling yang memadai bagi remaja. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan, kesehatan, dan organisasi non-pemerintah. Pelibatan orang tua dan masyarakat dalam program edukasi seksual dapat membantu mengurangi stigma dan penolakan terhadap kebijakan ini, dengan pendekatan yang inklusif, kebijakan ini dapat lebih diterima oleh berbagai kalangan.
*Dikutip dari berbagai sumber.
*Anggun Intan Nur Amalia adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
