Ustadz Bachtiar Nasir
JOGJAKARTANEWS.COM, JAKARTA – Dinamika politik Timur Tengah kembali bergerak cepat pada awal 2026. Hubungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), dua kekuatan utama Teluk yang selama ini dikenal solid sebagai sekutu, memasuki fase paling rapuh dalam satu dekade terakhir. Ketegangan di antara keduanya kini terbuka ke permukaan, dengan Yaman kembali menjadi titik sentral perebutan pengaruh regional.
Retaknya poros Saudi–UEA menandai perubahan penting dalam peta geopolitik kawasan. Konflik yang sebelumnya tersamarkan oleh kerja sama koalisi kini berkembang menjadi benturan kepentingan yang berpotensi mengancam kedaulatan Yaman, negara yang belum sepenuhnya pulih dari perang panjang dan krisis kemanusiaan.
Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), Bachtiar Nasir, menilai situasi ini sebagai eskalasi serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Yang terjadi sekarang bukan lagi perbedaan sikap biasa antarsekutu, tetapi sudah mengarah pada konfrontasi terbuka. Yaman kembali menjadi arena tarik-menarik kepentingan dua kekuatan besar di Teluk,” ujar Bachtiar, Kamis, 22 Januari 2026.
Ketegangan memuncak setelah Arab Saudi, pada 30 Desember 2025, menyampaikan ultimatum 24 jam kepada UEA agar menarik seluruh pasukannya dari wilayah Yaman. Ultimatum tersebut menandai memburuknya koordinasi dalam koalisi yang selama ini mengklaim bertujuan menjaga stabilitas Yaman.
Awal Januari 2026, Arab Saudi melanjutkan tekanan dengan melancarkan serangan udara ke jalur logistik senjata milik Southern Transitional Council (STC) di Mukalla. STC dikenal sebagai kelompok separatis Yaman Selatan yang selama ini mendapat dukungan kuat dari Abu Dhabi. Langkah ini memperjelas sikap Riyadh yang tidak lagi menoleransi agenda politik di luar kendali koalisi.
Situasi di Yaman kian genting setelah Pemerintah Yaman yang didukung Saudi melalui Presidential Leadership Council (PLC) menetapkan status darurat nasional selama 90 hari. Kebijakan tersebut diambil menyusul deklarasi sepihak pemimpin STC, Aidarous al-Zubaidi, yang memproklamirkan diri sebagai presiden Yaman Selatan dan memicu kekhawatiran akan terpecahnya negara itu.
Menurut Bachtiar, akar konflik Saudi–UEA di Yaman terletak pada perbedaan kepentingan strategis yang sulit dipertemukan. Arab Saudi memandang Yaman yang utuh sebagai kepentingan keamanan nasional, mengingat panjangnya perbatasan darat kedua negara yang mencapai lebih dari 1.400 kilometer.
Sementara itu, UEA dinilai lebih menekankan kepentingan maritim dan ekonomi jangka panjang. Melalui strategi penguasaan pelabuhan strategis—seperti Aden dan Pulau Socotra—Abu Dhabi berupaya mengamankan jalur perdagangan regional. Namun, strategi ini dinilai berisiko memperdalam fragmentasi politik di Yaman.
Persaingan kedua negara Teluk tersebut juga merembet ke sektor ekonomi kawasan. Program Visi 2030 yang digulirkan Arab Saudi, termasuk kebijakan pemindahan kantor regional perusahaan multinasional ke Riyadh, secara perlahan menggeser posisi Dubai sebagai pusat bisnis utama Teluk. Hingga Oktober 2025, sekitar 780 perusahaan global tercatat telah memindahkan kantor regionalnya ke Arab Saudi.
Di tengah ketegangan Saudi–UEA, kelompok Houthi di Yaman Utara justru memperoleh ruang untuk memperkuat posisi militernya. Situasi ini dinilai memperkecil peluang tercapainya perdamaian menyeluruh yang selama ini diupayakan melalui jalur diplomasi internasional.
Bachtiar menegaskan bahwa rakyat Yaman kembali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam konflik ini. Ia mengingatkan agar kedaulatan Yaman tidak terus-menerus dikorbankan demi ambisi geopolitik dan ekonomi regional.
Retaknya poros Teluk tersebut berpotensi memicu instabilitas yang lebih luas di Timur Tengah. Yaman kini berada di persimpangan sejarah: mempertahankan keutuhan sebagai negara berdaulat, atau kembali terjerumus dalam fragmentasi di bawah bayang-bayang kepentingan kekuatan regional.
FULL
