Minggu, 22/02/2015 14:54 WIB | Dibaca: 2560 kali

Terindikasi Bangkrut, Pemerintah Didesak Audit Lion Air


Pesawat Lion Air. Foto: doc/jogjakartanews.com

JAKARTA – Terkait adanya indikasi penyalahgunaan wewenang PT Angkasa Pura yang menalangi kerugian maskapai penerbangan Lion Air, Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN) bersatu mendesak pemerintah segera mengaudit Lion Air yang diduga menumpuk hutang pajak dan hutang luar negeri.

“Sesuai  Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 22 /Pbi/2000 Tentang Kewajiban Pelaporan Hutang Luar Negeri, setiap Badan  Usaha  Bukan Bank dan  perorangan yang mempunyai  Hutang Luar Negeri  wajib menyampaikan  laporan   kepada Bank Indonesia  secara  lengkap,  benar,  dan tepat  waktu  secara  berkala  sesuai  jangka waktu yang  ditetapkan  oleh Bank Indonesia,” kata Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, FX.Arief Poyuono ,SE dalam keterangan pers yang diterima jogjakartanews.com, Minggu (22/02/2015) siang.

Hal itu menurutnya penting untuk pengendalian moneter yang bisa berimbas pada nilai tukar rupiah terhadap dollar dan rating Negara pengutang bagi Indonesia serta stabilitas moneter untuk mengelola cadangan devisa  dan kebijakan moneter yang akan diambil oleh BI dan pemerintah.

“Karena itu Lion air harus diaudit. Jangan sampai akibat Lion Air bangkrut dan membuat masalah bagi pemerintah. Sebab hutang luar negeri swasta juga bisa menjadi tanggung jawab pemerintah,” tekan Arief.

Arief juga mengungkap gelagat akan bangkrutnya Lion Air. Ia menilai ada kejanggalan dalam pembelian pesawat Lion Air sebanyak 100 unit dari 231 unit  Boeing yang ada.  Pembelian tersebut, kata dia, juga sudah memberikan 100 ribu lapangan kerja bagi orang Amerika, sehingga membutuhkan biaya operasional tinggi, namun pendapatan rendah.

“Dengan demikian tentu bukan hanya fasilitas  kredit eksport  yang  didapat oleh Lion air (dari hutang luarnegeri,red) tapi juga untuk mengoperasikan Lion Air yang membutuhkan working capital sangat besar jumlahnya. Padahal, Lion Air menjual ticket dengan harga lebih murah dibandingakn airlines yang beroperasi di Indonesia,” bebernya.

Selain itu, Arief juga menengarai ada upaya Lion Air untuk mengemplang (memanipulasi) pajak  Dengan banyaknya perusahaan penerbangan domestic dan JV dengan Malaysia dibawah bendera Lion Group seperti Malindo Air ,Batik air ,Wings Air dengan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar.

“Misalnya pembelian pesawat oleh Batik air dan Wing  Air, Malindo Air  dari Lion air pemegang hak 231 pesawat jenis Boeing seri 737-900 ER dan tariff ticket dengan menaikkan (mark up) atau menurunkan harga (mark down). Tujuannya, untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah,” ungkapnya.

Diungkapkan Arief, ada indikasi Lion Air juga menggelembungkan profit untuk memoles (window-dressing) laporan keuangan, sehingga Negara bisa tertipu karena praktek transfer pricing.

“Karena itu Pajak Lion Air dan anak perusahaannya harus diaudit dikhawatirkan akan merugikan Negara,” tandasnya lagi.

Dikatakan Arief, keanehan bisnis Lion Air sebenarnya sudah mencuat sejak pemerintah SBY yang memberikan izin pembelian 231 Boeing 737-900 ER dan 234, serta Air Bus A320 tanpa memeperhitungkan kemampuan Lion Air dari sisi ketersedian semberdaya manusia, seperti Pilot dan Flight attendantnya yang mempunyai jam kerja terbatas oleh peraturan keselamatan penerbangan.

“Pasti ini ulah mafia di departemen perhubungan  . sebab dari informasi yang ada saat ini 10 pesawat Lion air yang tidak bisa diutilisasi karena kekurangan Pilot dan Rute penerbangannya, jadi alasan delay pesawat Lion saat hari raya imlek kemarin (19/02/2015) karena pesawat rusak tidak bisa dibenarkan,” pungkasnya. (pr/ded)

Redaktur: Rudi F


 





Baca Juga