YOGYAKARTA – Lima dari delapan unsur atau gatra dalam Ketahanan Nasional Indonesia saat ini berwarna kuning atau lemah. Kelima gatra tersebut adalah gatra ideologi, gatra sosial budaya (Sosbud), gatra politik, gatra keadaan dan kekayaan alam serta gatra letak dan kedudukan geografi.
Sementara tiga gatra lainnya yang masih relatif aman yakni gatra ekonomi, gatra keadaan dan kemampuan penduduk, serta gatra pertahanan dan keamanan (Hankam).
Hal tersebut diungkapkan Deputi Pengkajian Strategik Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) RI, Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr. dalam sambutan penutupan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) LEMHANNAS bersama para pakar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diselenggarakan di Hotel East Parc Seturan, Yogyakarta, Rabu (14/03/2018) siang.
Menurut Prof Djagal, dari data-data riset yang dilakukan oleh badan-badan pemeringkat dunia terkait rejail country (kemunduran suatu negara), Indonesia ada pada posisi 90 dari 148 negara dalam hal kerapuhannya,
“Ada banyak indikator di dalamnya. Sejak 2010 saya sampaikan bahwa dari delapan gatra yang ada di republik ini ternyata gatra ideologi kuning terus. Kemudian diikuti gatra sosial budaya, lalu merembet kepada gatra politik, kemudian merembet kepada sumber kekayaan alam dan di 2017 ini di gatra geografi kuning. 2017 ada lima gatra yang kuning,” ungkapnya dalam FGD kajian jangka panjang tentang mengantisipasi kondisi keamanan kawasan Asia Pasifik guna mengurangi implikasinya dalam rangka ketahanan nasional.
Dijelaskan Prof Djagal, dulu ketika Bung Karno (Presiden Soekarno) melakukan kontemplasi (perenungan) selama 20 tahun menjadi presiden sejak 1945 hingga 1965, Ia beranggapan bahwa membangun republik ini tidak hanya cukup dengan bedil (senapan) atau mesiu tapi membutuhkan multi disiplin. Menurut Prof Djagal, Pengetahuan multi disiplin inilah yang kemudian diejawantahkan dalam delapan gatra di LEMHANNAS.
“Ketika beliau merenung dimana inflasi mencapai 600% pada tahun-tahun ‘65 kemudian beliau berkesimpulan bahwa multi disiplin ini adalah pengetahuan geopolitik, dimana geopolitik ini untuk memahami kondisi diri dan lingkungannya, kondisi geografisnya. Kemudian politik itu kalua kata Bahasa Arab adalah siayasah, bagaimana mensiasati kondisi georafi untuk kepentingan bangsa dan negara,” katanya menguraikan.
Dari kontemplasi tersebut, kata Prof Djagal, Bung Karno membentuk LEMHANNAS untuk melaksanakan mandat dengan sesanti (kalimat) tan hana dharma mangrwa sebagai lanjutan dari bhinneka tunggal ika yang dikutip dari kitab Sutasoma karya Mpu Tantular.
Masih menurut Prof Djagal, kondisi yang bhinneka dan tunggal ika adalah suatu kebenaran yang tidak bisa dipungkiri untuk Indonesia. Makna dari tan hana dharma mangrwa, yaitu suatu kebenaran tidak ada yang mendua, dimaksudkan bahwa hanya ada satu kebenaran untuk Indonesia yaitu bhinneka tunggal ika,
“Kemudian republik ini dibangun atas empat konsensus dasar, (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945). Empat konsesnsus dasar inilah yang harus dijaga oleh kita semua sebagai pijakan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian LEMHANNAS seolah-olah diberi mandat sebagai sebuah lembaga yang seharusnya waskita, weruh sak durunge winarah (mengetahui sebelum terjadi), sehingga harus membahas, meneliti, mengkaji kira-kira tikungan-tikungan sejarah mana yang akan berbahaya bagi republik ini. Kemudian apa yang harus dilakukan agar gatra-gatra Indonesia tidak tergelincir ke warna Merah (bahaya),” tukasnya.
Untuk FGD yang diselenggarakan kali ini, kata Prof Djagal, membahas tentang apakah Kawasan Asia Pasifik ini aman dan jika dikatakan aman apakah pada posisi Kuning atau Merah atau hijau dan keudian bagaimana sikap Indonesia ketika Kawasan Asia Pasifik menjadi sebuah Kawasan untuk prang proxy (perang tanpa menonjolkan kekuatan militer). Dalam FGD, kata dia, banyak disinggung tentang Cina yang saat ini beranjak menjadi negara super power di Kawasan Asia pasifik bahkan dunia yang terus bersaing dengan Amerika Serikat, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi keamanan Asia Pasifik.
“Sehingga nanti sepulang dari Yogyakarta ini kami akan adakan sebuah diskusi lagi setelah itu baru kemudian di- roundtable discussion. (Tapi) sebelum itu kita juga akan ke lokus yang lain selain Yogyakarta untuk melengkapi informasi-informasi yang kami peroleh di sini,” ujarnya.
Ditandaskan Prof Djagal, LEMHANNAS selalu mengkaji segala sesuatunya secara komprehensif, holistik, dan integral. Oleh karenanya, kata dia, kalau dalam FGD di Yogyakarta mengundang pakar-pakar dari aspek politik, hukum, hubungan internasional dan pertahanan dan keamanan dari TNI-Polri, maka dalam pendalaman FGD nantinya dilanjutkan dengan mengundang beberapa pakar dari bidang ekonomi, sosial budaya dan dari aspek ketahanan nasional.
“Apa yang sudah disampaikan peserta FGD kali ini sudah kami rekam untuk kami pelajari lagi nanti di LEMHANNAS Jakarta. Kegiatan ini merupakan salah satu kewajiban LEMHANNAS yang mengemban amanah dari negara sebagai lembaga yang harus menyelenggarakan tiga hal. Pertama, melaksanakan Pendidikan para pimpinan tingkat nasional, yang kedua melakukan kajian-kajian strategis, dan yang ketiga pemantapan nilai-nilai kebangsaan,” pungkasnya.
Sekadar informasi, FGD Lemhannas diikuti peserta sekira 39 orang pakar dari berbagai unsur TNI-Polri, Perguruan Tinggi, serta Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Komisariat DIY.
FGD yang dimoderatori oleh Taprof Bidang Pednas dan Sosbud LEMHANNAS RI, Mayjen TNI (Purn) Dr. Putu Sastra Wingarta, SIP, M.Sc, tersebut menghadirkan narasumber Prof. Dr. Mochtar Mas’oed (Ketua Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM) dan Prof.Dr. Agustinus Supriyanto ( Ketua Pusat Studi Asia Pasifik UGM). Sedangkan untuk penanggap adalah Dr. Siti Mutiah Setyawati (Dosen Hubungan Internasional Fisipol UGM), Dr. Nurachmat Yuliantoro (Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM), Prof.Dr. Djawahir Thantowi, SH, Ph.D (Pakar Hukum Internasional UII) dan Dr. Artidiatun Adji, M.Ec, MA (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM).
FGD dihadiri jajaran tim Perumus Deputi Pengkajian Strategik LEMHANNAS. Sejumlah pejabat jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) DIY juga hadir dalam FGD. Antara lain Marsdya TNI, SM. Handoko (Gubernur AAU), Agung Supriyono, SH (Kepala Kesbang Pol Pemda DIY), Kolonel Kav Muhammad Zamroni (Danrem 072 Pamungkas), Kolonel Laut (P) Arya Delano, S.E., M.Pd. (Danlanal Yogyakarta), Prof. Dr. Ilham, M.Sc (Kepala Prodi Hubungan Internasional UGM), Sugiyanto H Semangun (Ketua IKAL DIY), Kabinda DIY, Direskrimum Polda DIY, serta para akademisi dari berbagai Perguruan Tinggi di DIY. (rd)
Redaktur: Ja’faruddin. AS
