YOGYAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna H Laoly menargetkan seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kementeriannya menjadi Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
Hal itu disampaikan Menteri Yasonna dalam acara ‘Penguatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam membangun Zona Integritas (ZI) di Jajaran Kanwil Menkumham Daerah Istimewa Yogyakarta’ Selasa (23/04/2019) di Aula Kanwil Kemenkumham DIY.
“Saya minta jajaran Kanwil Kemenkumham Yogyakarta juga berupaya mewujudkan Satker – Satker (Satuan Kerja) WBK/WBBM dan satu komitmen, satu tekad untuk mewujudkan UPT-UPT dan Kanwil harus sudah WBK. Instruksi dari Menteri PAN RB kantor – kantor wilayah harus WBK,” tuturnya.
Menurut Yosanna, untuk mewujudkan ZI memerlukan kerja keras seluruh jajaran baik di UPT maupun Kanwil. Ia menekankan agar semua jajaran harus berkomitmen mewujudkan supaya capaian untuk WBK/WBBM dapat tercapai.
Yosanna juga mengingatkan bahwa WBK/WBBM bukan untuk merebut remunerasi.
“Remunerasi itu adalah konsekuensi dari capaian. Kita tidak boleh melihat bahwa saya mau remunerasi, tetapi perinsip moralnya. Bertekad bahwa kantor saya adalah wilayah bebas korupsi. Satu tekad, satu internalisasi nilai – nilai yang mempunyai perinsip bahwa pelayanan publik, pekerjaan kita ini harus penuh integritas dan masuk zona wilayah bersih melayani, bebas korupsi,” tegasnya.
Di sisi lain, Yosanna menekankan bahwa jargon profesional, akuntabel, sinergis, dan transparan harus selalu dilaksanakan jajaran Kemenkumham. Ia meminta seluruh jajarannya untuk melajutkan perjuangan, bekerja keras, ikhlas, amanah, supaya bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara,
“Dan satu lagi, kerjasama. Ini tidak mungkin hanya dilakukan Ka UPT, tidak mungkin hanya dilakukan Ka Kanwil, tapi seluruh jajaran, maka sinergitas, kerjasama, koorporasi menjadi sangat penting,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmennya, Yosanna berjanji akan terus mengecek kinerja seluruh jajarannya. Ia tidak ingin mendengar ada pungutan di Kemenkumham,
“Saya akan cek terus nanti. Jangan hilangkan hak orang. Kita harus menjadi orang yang profesional. Maka kita harus perlu langkah-langkah transparansi dalam pemberian layanan publik. Tata kelola administrasi yang jelas berbasis e-goverment dari tiga tahun kita declare e-goverment. Dalam dunia revolusi industri 4.0 tidak ada lagi satu kantor yang tidak conect, tidak berbasis IT,” tukasnya.
Jika sudah profesional, kata Yasonna, maka akan punya skill, kemampuan, knowladge, dan punya sistem nilai sehingga bisa membetantas unsur jahat.
“Maka saya sangat berharap sekali Yogyakarta seperti Sumatera Utara, yang meraih WBK/WBBM. Jogja itu masih adem, masih enak, kultur masyarakatnya masih sopan, berbeda dengan Sumatera Utara,” harap Menteri Yosanna.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Krismono melaporkan, di jajaran Kanwil Kemenkumham DIY terdapat 16 UPT, baik jajaran kemasyarakatan maupun keimigrasian.
“Dan data per hari ini, Selasa 23 April 2019 jumlah warga binaan di seluruh Lembaga Pemasrakatan maupun Rumah Tahanan di DIY 1651 orang. Sedangkan jumlah sumber daya manusia untuk seluruh DIY adalah 1.302 orang pegawai dan khusus untuk Kanwil memiliki pegawai 181 orang,” katanya.
Menurut Krismono, jajaran Kanwil Kemenkumham DIY sudah membentuk Satker WBK/WBBM, sehingga optimis jajarannya bisa meraih WBK/WBBM.
Sementara itu PLH, Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Yogyakarta, Hartono menyampaikan bahwa penguatan ZI menuju WBK/WBBM dari Menkumham RI semakin memberikan gambaran yang nyata perbandingan antar satuan kerja seluruh Indonesia,
“Memungkinkan bagi Bapas Yogyakarta untuk bisa meraih WBK/WBBM,” katanya Optimistis. (hen)
Redaktur: Fefin Dwi Setyawati
