Selasa, 29/10/2019 18:46 WIB | Dibaca: 356 kali

Peserta Sinau Pancasila di Ngawen Dorong PMP Kembali Dihidupkan


Ketua PSPBN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta saat menyampaikan materi dalam Sinau Pancasila di Kecamatan Ngawen, Selasa (29/10/2019). Foto: Fafa

GUNUNGKIDUL – Dukungan terhadap wacana dihidupkannya kembali Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai mata pelajaran di sekolah, mengemuka dalam acara Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta  (Kesabang Pol DIY), di aula Guyub Rukun Kecamatan Ngawen, Gunungkidul,  Selasa (29/10/2019) siang.

Sekira 100 orang peserta Sinau Pancasila yang terdiri dari perwakilan pelajar, Organisasi Kepemudaan (OKP), Organisasi masyarakat (Ormas) dan Organisasi Keaamaan  serta para Tokoh Masyarakat  se-Kecamatan Ngawen, mendorong  Pemerintah agar merealisasikan wacana tersebut. Hal itu ternyata juga mendapat dukungan dari  Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (PSPBN UIN Suka) Yogyakarta.

Ketua PSPBN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Badrun Alaena, M.Si yang menjadi salah satu pemateri dalam Sinau Pancasila mengungkapkan, PSPBN UIN Suka yang merupakan satu-satunya Pusat Studi Pancasila yang ada di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) di Indonesia sudah mendiskusikan terkait aspirasi masyarakat  yang menginginkan pelajaran PMP kembali diberlakukan. Bahkan, hal itu menjadi salah satu rekomendasi  PSPBN untuk universitas dengan harapan bisa diteruskan kepada pemerintah selaku pemangku kebijakan,

“Kami juga memandang betapa pentingnya PMP untuk dihidupkan kembali sebagai mata pelajaran. Terlebih sekarang Pemerintah Presiden Jokowi dan Kyai Ma’ruf mencanangkan pembangunan SDM seutuhnya , pembangunan karakter bangsa. Untuk perangkat-perangkat nilai yang dibutuhkan, saya kira ada dalam kandungan PMP,” ungkapnya.

Menurut Badrun, gagasan dari masyarakat tersebut menurutnya wajar. Pasalnya, sejak Reformasi tahun 1998, generasi milenial atau generasi muda mengalami degradasi moral kebangsaan karena kurangnya kesadaran belajar tentang Pancasila,

“Sinau Pancasila ini kemudian menemukan titik temu dengan keperihatinan masyarakat, termasuk di Kecamatan Ngawen ini, yang melihat bahwa siswa-siswa di SD hingga SMA, bahkan Perguruan tinggi, semakin jauh dari pemahaman tentang Pancasila sebagai way of life (pandangan hidup) bangsanya.  Ada hubungan simetris yang disebabkannya ditiadakannya PMP sehingga berakibat situasi dimana generasi sekarang dinilai mengalami degradasi moral,” ujarnya.

Ia menilai kegiatan Sinau Pancasila oleh Kesbangpol DIY yang juga merupakan kegiatan satu-satunya di Indonesia ini, bisa menjadi role model dalam penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat secara nasional,

“Sinau Pancasila yang merata dilaksanakan di seluruh kecamatan di DIY ini menjadi kegiatan yang sangat positif, yang saya rasa harus terus dikembangkan Kesbang pol DIY dan didukung Komisi A DPRD DIY serta Pusat-Pusat Studi Pancasila di Perguruan Tinggi yang ada di DIY,” imbuhnya.

Badrun juga menilai pembelajaran dalam ‘Sinau Pancasila’ ala Kesbang DIY jauh berbeda dengan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dimasa Orde Baru (Orba) yang cencerung pedagogis, cukup keras dengan paksaan, bahkan ada unsur represif. Konsep Sinau Pancasila menurutnya andragogis, lebih egaliter atau penuh kesetaraan,

“Sekarang memang justru generasi milenial yang disentuh adalah kesadaran diri mereka. Ketika sadar bahwa ideologi Negara itu penting, maka akan dijadikan pegangan yang kuat, sehingga ketika diganggu dengan ideologi trans nasional (asing) yang menginginkan Pancasila dihancurkan, NKRI dipecah belah, saya kira tidak akan goyah,” tegasnya.

Dijelaskan Badrun, PMP yang menjadi pelajaran wajib di sekolah dari tingkat SD hingga Perguruan tinggi  di era Orba. PMP berisikan materi Pancasila yang merupakan uraian dari P4 atau Ekaprasetia Pancakarsa yang dikukuhkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI) Nomor II/MPR/1978 Tahun 1978. Akan tetapi, diera reformasi Tap MPR tersebut dicabut dan digantikan dengan Tap MPR No.XVIII/MPR/1998.

Disusul kemudian, Undang-Undang  Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No 20 tahun 2003 melahirkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBM) tahun 2004. Selanjutnya,  pada 2006  diterapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dimana kewenangan pengembangan kurikulum diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan, 

“Sejak saat itu porsi pelajaran tentang Pancasila semakin berkurang. Bahkan kita tahu ada sekolah sekolah swasta yang sama sekali tak mengajarkan Pancasila, hingga melarang upacara bendera. Ini sangat  berbahaya karena hal itu bisa menumbuhkan bibit paham-paham yang menolak Pancasila. Sejak reformasi hampir 20 tahun PMP ditiadakan, artinya ada satu generasi yang hilang,  yang kurang memahami ideologi bangsanya. Itulah saya kira mengapa PMP perlu dihidupkan lagi, tapi dengan cara yang lebih elegan,” pungkasnya.

Salah satu peserta, Puput Maryati mengaku dengan mengikuti kegiatan Sinau Pancasila yang diselenggarakan Kesbang Pol DIY, ia yang masih belajar di Pondok Pesantren Hajar Aswad Batusari Ngawen, banyak mendapatkan pengetahuan baru. Menurutnya para pemateri telah memberinya inspirasi sekaligus memotivasi untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila,

“Saya merasa terinspirasi untuk lebih mengenal dan menggali nilai-nilai Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga setuju, bahkan berharap PMP kembali dijadikan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Sebenarnya sudah ada, tapi mungkin tidak seperti yang disampaikan di sinau Pancasila ini. Kalau ini lebih menginspirasi untuk benar-benar menegakkan nilai-nilai Pancasila yang sudah mulai hilang,” tukasnya.

Selain Badrun, hadir juga sebagai pembicara Anggota Komisi A DPRD DIY, Bambang  Setyo Martono dan Perwakilan dari Kasbang Pol Gunungkidul, Yuda Haryanto. Sebelumnya, kegiatan dibuka oleh Camat Ngawen, Slamet Winarno. Dalam sambutannya ia menyambut baik kegiatan sinau Pancasila untuk menguatkan kebhinnekaan masyarakat Ngawen,

“Ngawen ini seperti miniature Indonesia. Semua agama ada, banyak organisasi pemuda, ormas agama, namun semuanya guyub rukun dan ayem tenntrem tidak pernah berkonflik,” ujarnya. (rd)

Redaktur: Ja’faruddin. AS

 


 





Baca Juga