SLEMAN– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman me-launching buku berjudul, Footnote, Catatan Pengawasan Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman, Senin (23/11/2019) di The Rich Jogja Hotel.
Ketua Bawaslu Sleman, M Abdul Karim Mustofa mengungkapkan, buku ditulis oleh lima komisioner (anggota) Bawaslu Sleman. Yaitu dia sendiri, kemudian Vici Herawati, Arjuna Al Ikhsan Siregar, Ibnu Darpito, dan Sutoto Jatmiko.
Materi buku merupakan catatan-catatan kinerja pengawasan Bawaslu Sleman lintas divisi serta inovasi-inovasi dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2019. Menurutnya, penulisan buku bertujuan untuk mengabadikan ide, gagasan, dan pengalaman sehingga bisa diketahui oleh publik,
“Awalnya penerbitan buku ini bermula dari keresahan para komisioner Bawaslu Sleman yang punya catatan-catatan menarik, dan unik namun belum tertuliskan dalam lembaran yang mudah dibaca oleh masyarakat. Novelis legendaris Pramoedya Ananta Toer pernah menuliskan sepenggal quotes, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis ia akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian,” tuturnya dalam launching yang serangkaian dengan acara fasilitasi dan koordinasi dengan mitra kerja.
Ia mengatakan, para komisioner tidak hanya menyumbangkan tulisan, melainkan juga materi. Biaya penerbitan berasal dari urunan para komisioner sendiri. Tak hanya itu, nantinya buku juga akan dibagikan cuma-cuma kepada lembaga-lembaga maupun mitra kerja Bawaslu Sleman,
“Kami mencetak terbatas dan nantinya akan kami bagikan kepada lembaga-lembaga sebagai pertanggungjawaban, bentuk transparansi kami,” imbuhnya.
Ia menambahkan, buku catatan pengawasan Pemilu 2019 yang ditulis oleh komisioner Bawaslu, merupakan yang pertama kalinya ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia berharap buku karya para Komisioner Bawaslu Sleman bisa menginspirasi pembaca, bermanfaat untuk masyarakat dan internal Bawaslu Sendiri,
“Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan tradisi literasi ini bisa dilaksanakan Bawaslu di daerah-daerah lain,” harapnya.
Sementara terkait persiapan pengawasan Pilkada Sleman Tahun 2020, Karim mengungkapkan, Bawaslu Sleman sudah menyiapkan program-program prioritas, salah satunya adalah soal politik uang. Terlebih, saat pemilu 2019, program seperti Desa Politik Uang (Desa APU) sudah terlaksana.
Namun demikian Karim mengungkapkan bahwa dalam Pilkada mendatang, Peran Bawaslu Daerah tidak bisa seperti dalam Pemilu 2019. Sebab, dari sisi peraturan antara Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) berbeda dengan UU Pemilu,
“Tapi saat ini Bawaslu tengah mengupayakan JR (Judicial Review) agar setidaknya apa yang sudah kami lakukan dalam Pemilu 2019, seperti yang kami tuangkan dalam buku, bisa diterapkan lebih baik dalam Pilkada 2020 mendatang. Kalau toh misalnya JR tidak dikabulkan, kami tetap akan bekerja semaksimal mungkin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya dalam acara yang dihadiri perwakilan Organisasi Masyarakat, Media Massa, KPU Sleman, instansi Pemerintah Kabupaten Sleman, Polres dan Kodim Sleman tersebut. (rd)
Redaktur: Ja’faruddin AS
