YOGYAKARTA – Data Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai daerah termiskin di Pulau Jawa. Terkait Predikat tersebut Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) sebagai salah satu sayap PDI Perjuangan, prihatin.
Komunitas juang Partai Besutan megawati Soekarno Putri ini terus bergerak mengentaskan kemiskinan, khususnya di DIY. Belum lama ini, DPC Repdem Kota Yogyakarta membantu warga untuk mengakses Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos.
Setelah sebelumnya membuka posko bantuan akses DTKS di Kampung Terban, Gondokusuman, Yogyakarta, gerakan serupa kembali digelar di Kampung Danukusuman tepatnya di wilayah RW 5 Baciro, pada Jumat (10/02/2023).
Salah satu jajaran Ketua Dewan Pimpinan Nasional Repdem, Antonius Fokki Ardiyanto S.IP yang juga sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan salah satu focus Gerakan Repdem adalah melakukan advokasi rakyat miskin kota.
“Sebagai perwujudan Gerakan nyata Repdem adalah mencoba melihat situasi dan kenyataan di dataran rakyat seperti apa. Salah satu realitasnya adalah bahwa rakyat miskin banyak yang tidak bisa akses DTKS. Oleh karenanya Repdem turun tangan melalui kegiatan membantu rakyat akses mandiri ke program DTKS,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/02/2023).
Fokki menjelaskan, gerakan Repdem ini bukan untuk mendata warga untuk mendapatkan bantuan, tetapi lebih kepada membantu untuk memasukkan data ke system DTKS dalam konteks tahapan mengusulkan bantuan.
“Banyak rakyat miskin kesulitan dalam mengakses DTKS karena terkendala tehnologi, maka bantuan yang kami berikan adalah memfasilitasi agar bisa mengaksesnya,” terang Fokki.
Dalam pendataan usulan DTKS tersebut ternyata Fokki juga menerima banyak pertanyaan dari warga tentang perbedaan DTKS dan KMS. Ternyata di Kampung Danukusuman Kota Yogyakarta Banyak Pemegang KMS Tidak Masuk DTKS.
“Banyak KMS yang dicabut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta padahal diperlukan sekali untuk biaya pendidikan sekolah. Maka saya tegaskan bahwa bantuan biaya pendidikan sekolah adalah haknya rakyat, jangan terpatok dengan KMS. Bagi yang KMS nya dicabut, pemerintah kota masih menganggarkan di Jaminan Pendidikan Daerah,” ujarnya.
Fokki menandaskan, kasus adanya pemegang KMS tidak masuk di dalam DTKS harus menjadi instropeksi Dinas Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta. Sebab, kata dia, logikanya ketika pemerintah Kota sudah memakai DTKS dalam setiap kebijakan intervensinya, termasuk KMS ini, maka pemegang KMS pasti masuk DTKS.
“Hal ini yang menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga yang masuk DTKS tetapi tidak mendapat KMS. Oleh karena itu saya mengusulkan supaya Dinas Sosial kembali melakukan cek dan richek di Kampung Danukusuman RW 5 berkaitan dengan persoalan ini,” tukasnya.
Tak hanya itu, ditemukan juga permasalahan dimana masuk DTKS dan juga sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM ) tetapi belum pernah mendapatkan bantuan.
“Berkaitan dengan ini maka kita juga akan melakukan cros check ke Dinas Sosial,” imbuhnya.
Fokki menambahkan, gerakan Repdem untuk membantu rakyat untuk mengakses DTKS dan KMS akan berkelanjutan, karena banyaknya permintaan dari wilayah-wilayah lain. Menurut rencana minggu depan, Repdem juga diminta turun ke lapangan langsung di wilayah Bausasran Kemantren Danurejan.
“Pada pergerakan yang sudah kami laksanakan di Kampung terban dan kampung Danukusuman ini, antusiasme masyarakat sangat baik,” pungkas Fokki. (kt1)
Redaktur: Faisal
