YOGYAKARTA – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2026 menjadi momentum refleksi bagi dunia jurnalistik Indonesia. Di hari bersejarah itu, Pemimpin Redaksi beritajogja.com, Jafarudin, meluncurkan buku terbarunya berjudul Ambang Sandyakala Jurnalisme: Salam Sayang untuk Dewan Pers.
Buku setebal 180 halaman yang diterbitkan Wartatama Press Yogyakarta ini menghadirkan potret kritis kondisi pers Indonesia di tengah pusaran era digital. Tak sekadar memotret problem, buku ini juga menawarkan refleksi dan jalan keluar atas tantangan jurnalisme yang kian kompleks, mulai dari regulasi, relasi kuasa, hingga disrupsi teknologi.
Jafarudin, yang akrab disapa Fafa di kalangan wartawan, menyebut buku tersebut sebagai kado HPN 2026 bagi para jurnalis yang tetap setia nguri-uri pers sebagai pilar keempat demokrasi.
“Buku ini juga sudah saya kirimkan kepada Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat,” ujar Fafa.
Fafa mengungkapkan, buku ini lahir dari kegelisahan panjangnya sebagai praktisi media yang menyaksikan perubahan wajah kebebasan pers pasca Reformasi 1998. Menurutnya, kemunduran kebebasan pers hari ini tidak hadir dalam bentuk pelarangan terang-terangan, melainkan melalui mekanisme yang lebih halus.
“Lewat tafsir regulasi yang melebar, tekanan administratif, hingga relasi kuasa ekonomi-politik yang makin subtil namun efektif,” katanya.
Di era digital, tantangan pers tak lagi semata datang dari negara. Algoritma platform global, dominasi influencer dan buzzer politik, disinformasi berbasis kecerdasan buatan (AI), ketergantungan anggaran pemerintah, hingga kebijakan Dewan Pers dinilainya turut berkontribusi menyempitkan ruang gerak pers profesional.
“Kebebasan pers tidak dibunuh, tetapi dipelintir perlahan, dilelahkan, lalu dibingkai sebagai persoalan administratif. Salah satu contohnya polemik verifikasi media. Dalam UU Nomor 40 Tahun 1999, Dewan Pers berwenang mendata, bukan memverifikasi. Mendata dan memverifikasi jelas berbeda makna,” tegasnya.
Meski bernada kritis, Fafa menegaskan bukunya tidak dimaksudkan untuk menebar pesimisme terhadap masa depan pers Indonesia.
Judul Ambang Sandyakala Jurnalisme dipilih sebagai metafora, sebuah fase genting ketika nilai-nilai ideal jurnalistik terancam, namun belum sepenuhnya gelap.
“Masih ada peluang untuk menyelamatkannya melalui integritas, inovasi, dan keberpihakan pada kepentingan publik,” jelasnya.
Fafa menekankan, buku ini bukan serangan terhadap Dewan Pers atau organisasi profesi. Sebaliknya, ia ingin mengembalikan peran Dewan Pers sesuai amanah UU Pers, sekaligus memperkuat posisi organisasi perusahaan pers sebagai konstituen.
“Untuk media siber, organisasi seperti SMSI (Serikat Media Siber Indonesia), AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia), dan JMSI (Jaringan Media Siber Indonesia) lebih tepat melakukan verifikasi internal anggotanya. Setelah itu direkomendasikan ke Dewan Pers untuk didata,” ujarnya.
Ia meyakini, kritik yang jujur justru merupakan bentuk kecintaan terdalam terhadap demokrasi.
“Kritik diperlukan agar lembaga-lembaga pers tetap setia pada mandat sejarah dan konstitusionalnya,” kata Fafa, yang telah menekuni dunia jurnalistik sejak 2007.
Dalam bukunya, Fafa juga mengulas fenomena influencer, konten kreator, dan buzzer politik. Ia menegaskan tidak anti terhadap mereka, karena secara hukum fenomena itu sah.
Namun, ia mengingatkan bahaya narasi bahwa setiap orang bisa menjadi wartawan hanya bermodal akun media sosial atau website.
“Itu bentuk makar konseptual karena berpotensi menegasikan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujarnya.
Terkait Artificial Intelligence (AI), Fafa bersikap terbuka. AI, menurutnya, hanyalah alat, sementara tanggung jawab etis tetap berada pada manusia.
“AI memang canggih, tapi otak manusia lebih canggih karena terhubung dengan hati nurani. Di situlah pembeda antara benar dan salah,” katanya.
Di tengah banjir hoaks, disinformasi, dan manipulasi visual berbasis AI, Fafa menegaskan pers profesional tetap menjadi satu-satunya institusi sosial yang memiliki mekanisme verifikasi, koreksi, dan akuntabilitas.
Buku Ambang Sandyakala Jurnalisme mendapat apresiasi dari Ketua PWI DIY Hudono dan Ketua SMSI DIY Sihono HT.
“Membaca buku ini serasa menemukan teman seperjuangan di lorong sepi. Ia memancarkan secercah harapan di jalan sunyi,” tutur Sihono HT.
Sementara Hudono menilai buku ini memperkaya literatur jurnalistik kontemporer yang tak lagi cukup dibaca dengan kacamata klasik.
“Buku ini reflektif dan kontekstual, seiring perkembangan teknologi, perubahan relasi kuasa, dan krisis kepercayaan publik,” ujarnya.
Buku ini dijadwalkan akan dibedah pada Selasa, 17 Februari 2026, dengan pembedah Ketua SMSI DIY Sihono HT dan Ketua PWI DIY Hudono.
Buku dibanderol seharga Rp75.000 dan dapat dibeli secara online dengan menghubungi WhatsApp 0882007222918 atau melalui kontak redaksi beritajogja.com. (rd1)
Redaktur: Faisal
