Ustadz Bachtiar Nasir
JOGJAKARTANEWS.COM – Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace, forum perdamaian internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, memantik perdebatan luas di dalam negeri. Langkah ini dinilai menempatkan Indonesia pada posisi dilematis, di antara tekanan geopolitik global dan kemarahan publik, khususnya umat Islam yang menaruh perhatian besar pada isu Palestina.
Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) sekaligus pimpinan Perkumpulan AQL, Bachtiar Nasir, menyebut keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bukan keputusan yang berdiri sendiri. Ada tekanan sistemik global yang membuat Indonesia sulit sepenuhnya menolak, meski risikonya besar secara politik dan moral.
“Indonesia saat ini adalah middle power yang sedang naik daun. Cadangan pangan, mineral strategis, dan logam tanah jarang membuat Indonesia menjadi incaran dalam percaturan global,” kata Bachtiar dalam pernyataan panjang yang disampaikan dari Tanah Suci.
Menurut dia, posisi strategis tersebut justru membuat Indonesia rawan ditarik masuk ke dalam agenda kekuatan besar dunia. Board of Peace, yang digagas di luar mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejak awal dinilai problematik.
Forum tersebut melibatkan sejumlah negara mayoritas Muslim, namun Palestina—pihak yang paling terdampak—tidak ditempatkan sebagai aktor utama. “Trump ingin memainkan peran di luar PBB. Ini arsitektur baru keamanan global yang sangat menekan,” ujar Bachtiar.
Ia menjelaskan, sebelum Board of Peace terbentuk, Indonesia sebenarnya telah terlibat dalam pertemuan delapan negara dunia Islam yang terdiri dari lima negara Arab dan tiga negara non-Arab, yakni Indonesia, Turki, dan Pakistan. Ketika gagasan Board of Peace dimunculkan, Indonesia sudah berada di dalam pusaran proses diplomatik tersebut.
“Menolak berarti menanggung risiko diplomatik yang tidak kecil,” kata Bachtiar.
Di sisi lain, ia menilai ada kepentingan negara-negara Timur Tengah tertentu, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, untuk mendorong Indonesia tampil ke depan. Indonesia dinilai lebih dapat diterima oleh publik Muslim global untuk mengemban peran sensitif terkait normalisasi dan perdamaian.
“Kalau Indonesia yang maju, resistensinya lebih kecil,” ujarnya.
Namun posisi tersebut justru menempatkan Indonesia dalam dilema serius. Di satu sisi, keikutsertaan diharapkan membuka ruang bagi Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari dalam forum. Di sisi lain, ada risiko Indonesia hanya menjadi legitimasi moral bagi kepentingan negara besar.
“Ini risiko paling serius,” tegas Bachtiar.
Ia juga menyinggung adanya fenomena fear of missing out—kekhawatiran Indonesia terus berada di luar lingkar pengambil keputusan global. Selama ini, Indonesia kerap diposisikan sebagai penonton bermoral, vokal menyuarakan keadilan, tetapi minim daya tekan politik.
Masalahnya, kata Bachtiar, harga yang harus dibayar sangat besar. Indonesia disebut harus menyiapkan kontribusi hingga 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun. Angka tersebut dinilainya berat secara empati sosial.
“Saya sering ke Aceh. Banyak rakyat kita yang untuk makan saja sulit. Mendengar angka Rp17 triliun itu sungguh miris,” katanya.
Ia mempertanyakan arah dan transparansi penggunaan dana tersebut. Jika dana digunakan secara nyata untuk membangun Gaza dan menghentikan agresi, pengorbanan itu masih bisa dipahami. Namun karena keputusan penggunaan dana berada di tangan Amerika Serikat, publik berhak mempertanyakan efektivitasnya.
“Kalau tidak tepat guna, ini Board of Peace atau Board of War?” ujarnya.
Bachtiar bahkan mengusulkan agar Indonesia menyalurkan bantuan secara langsung ke Gaza melalui mekanisme sendiri, misalnya pembangunan infrastruktur permanen atau kawasan kemanusiaan bertajuk “Kampung Indonesia”.
Soal posisi politik, ia menegaskan Indonesia sebenarnya memiliki ruang keluar. Sejak awal, negara-negara peserta disebut memiliki escape clause jika Board of Peace melenceng dari kesepakatan. Ia mengingatkan preseden sejarah Indonesia yang pernah keluar dari PBB pada 1965.
“Indonesia punya gen politik itu,” katanya.
Polemik semakin tajam setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang perlunya “mengamankan Israel” menuai reaksi keras publik. Bachtiar menilai pernyataan tersebut sebagai narasi diplomatik untuk bermain di tengah, namun ia mengakui narasi itu sulit diterima masyarakat yang melihat Israel sebagai penjajah.
Sikap organisasi masyarakat Islam pun beragam. Nahdlatul Ulama cenderung mengikuti keputusan negara, Muhammadiyah menolak dengan pendekatan pencegahan mudarat, sementara Majelis Ulama Indonesia secara tegas menyarankan Indonesia keluar dari Board of Peace karena dinilai tidak membawa maslahat.
Menurut Bachtiar, perbedaan sikap ini justru sehat dan bisa menjadi legitimasi politik jika Indonesia kelak memutuskan mundur. Ia juga menyoroti lemahnya komunikasi pemerintah. Keputusan strategis seperti ini, kata dia, seharusnya tidak diambil secara top-down tanpa pelibatan publik.
“Kalau sejak awal dikomunikasikan, Presiden justru punya modal politik yang kuat, baik untuk bertahan maupun untuk keluar,” ujarnya.
Di tengah kondisi global yang dinilai membuat PBB semakin tidak berdaya, Board of Peace memang menjadi salah satu jalur diplomasi paling langsung karena melibatkan Mesir dan Qatar sebagai aktor kunci negosiasi Gaza.
Namun Bachtiar menegaskan, keikutsertaan Indonesia harus diikat dengan indikator keberhasilan yang jelas.
Ia mengusulkan dua tolok ukur utama: terbukanya koridor kemanusiaan dan berhentinya atau berkurangnya agresi Israel. “Kalau dua ini tidak tercapai, berarti kita gagal,” katanya.
Di dalam negeri, Bachtiar menilai langkah Presiden bertemu puluhan tokoh Islam sebagai sinyal kesadaran atas sensitifnya isu ini. Ia mendorong pembentukan tim kecil sebagai jembatan komunikasi permanen antara Presiden dan tokoh umat.
“Indonesia ini negara demokrasi, bukan kerajaan. Kebijakan sebesar ini harus dikawal bersama,” ujarnya.
Di tengah tekanan global dan kemarahan publik, Indonesia kini dituntut membuktikan bahwa keikutsertaannya dalam Board of Peace benar-benar berpihak pada kemanusiaan dan keadilan, bukan sekadar mengikuti arus geopolitik dunia.
- FULL
