Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses politik yang penting dalam sistem demokrasi modern. Warga negara memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Pemilu mencerminkan esensi demokrasi, dimana kekuasaan politik merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kontestasi Pemilu 2024 nanti, menjadi bagian penting dalam melahirkan sosok pemimpin baru Indonesia. Pemimpin ini akan melanjutkan estafet kepimimpinan guna menjaga stabilitas demokrasi dan menjadi harapan bangsa dalam memajukan negara.
Politik genealogis kekuasaan merupakan bagian dari praktik kekuasaan, struktur politik dan hubungan sosial yang membentuk dinamika kekuasaan oleh adanya faktor sejarah. Pada proses Pemilu, percaturan politik genealogi kekuasaan dapat mempengaruhi demokrasi suatu politik. Hal ini juga terjadi dalam proses Pemilu 2024 nanti. Pengaruh tersebut dapat terjadi karena monopoli kekuasaan. Demokrasi yang cacat dalam geneologi kekuasaan, tentu bertentangan dengan nilai dan semangat dasar konstitusi bangsa Indonesia sehingga mengakibatkan kerusakan etika dan sistem politik.
Terdapat kecenderungan untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaan yang ada dalam politik genealogi kekuasaan, Hal ini berdampak pada dominasi partai politik atau kelompok politik tertentu yang telah lama berkuasa. Akibatnya adalah terciptanya ketimpanagan politik yang dapat menghambat pluralitas dan partisipasi politik yang sehat. Selain itu, adanya praktik-praktik otoriter seperti pemilihan tunggal atau dominasi satu partai juga dapat terjadi. Sebagai akibatnya, akan terancamnya demokrasi dan pembatasan kebebasan politik yang dapat mengahmbat partisipasi warga negara.
Praktik politik genealogi kekuasaan juga dapat menyebabkan adanya pembatasan akses dan informasi. Terciptanya hambatan bagi partai politik dan kandidat yang tidak memiliki hubungan atau ikatan dengan kekuatan yang sudah mapan, sehingga mengakibatkan pembatasan sumber daya politik dan informasi yang diperlukan untuk berkompetisi secara adil dalam pemilu.Terjadi juga konservatisme ideologi dalam geneologi kekuasaan, yang mengakibatkan ruang bagi ide-ide baru atau perspektif alternatif akan sulit masuk dalam arena politik karena ideologi yang dominan akan cenderung dipertahankan.
Berdasarkan implikasi atau akibat-akibat tersebut, maka penting untuk mempertimbangkan dampak dari percaturan politik genealogi kekuasaan dalam Pemilu 2024. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong demokrasi yang sehat, menciptakan partisipasi politik yang inklusif, dan transparansi dalam proses politik sehingga dapat membantu mengatasi efek negatif yang mungkin timbul. Poin penting dalam sistem politik, yaitu menjujung tinggi nilai demokrasi yang integral. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka demokrasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
Percaturan Politik genealogi dalam pemilu di Indonesia memiliki konsekuensi etika yang perlu diperhatikan. Praktik politik ini dapat menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan dalam persaingan politik. Ketika suatu kelompok atau individu tertentu memiliki kekuasaan yang turun temurun, maka mereka dapat memanfaatkan ikatan genealogi tersebut untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dalam pemilu. Hal ini melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam konteks demokrasi. Apabila kekuasaan politik berfokus pada kelompok atau individu tertentu, maka ruang bagi partisipasi politik dari kelompok lain menjadi terbatas. Sehingga dapat menghambat inklusi politik dan menghalangi aspirasi dan kepentingan dari berbagai kelompok dalam masyarakat secara keseluruhan.
Penyebab lainnya yaitu dapat memperkuat praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jika kelompok atau individu tertentu secara dominan menguasai kekuasaan politik, maka dapat memanfaatkan posisi tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Politik genealogi ini akan menciptakan kurangnya pertanggungjawaban dan transparansi dalam praktik politik. Ketika kekuasaan politik diturunkan secara turun-temurun, ada kemungkinan kurangnya akuntabilitas terhadap publik dan kurangnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini dapat menghambat pembangunan demokrasi yang berbasis transparansi dan partisipasi publik yang luas.
Sebagai upaya mengatasi konsekuensi etika dari praktik percaturan politik genealogi dalam pemilu di Indonesia, maka penting untuk mensosialisasikan reformasi politik yang mendorong kesetaraan, keadilan, pertanggungjawaban, dan transparansi. Diperlukan juga upaya untuk memastikan partisipasi politik yang merata, memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum yang adil, serta mendorong partai politik yang inklusif dan demokratis. Dengan Reformasi politik, penegakan hukum yang adil, transparansi dalam pemilihan, dan pendidikan politik yang kuat akan dapat membantu mengatasi dampak negatif praktik genealogi politik kekuasaan.
(*)
*Irfa Khunainah adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
