JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H. sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Negara, Senin (27/4/2026). Penunjukan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawalan program prioritas nasional sekaligus mempercepat reformasi birokrasi.
Usai pelantikan, Dudung Abdurachman menyampaikan komitmennya untuk memastikan seluruh program unggulan Presiden berjalan cepat, tepat, dan tuntas. Ia menegaskan KSP akan menjadi garda depan dalam mengawal implementasi kebijakan strategis pemerintah.
“Fokus kami adalah memastikan program prioritas Presiden berjalan optimal, termasuk memangkas hambatan birokrasi dan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” ujar Dudung.
Buka Aduan Masyarakat 24 Jam
Sebagai langkah konkret, Dudung mengumumkan pembukaan layanan aduan masyarakat selama 24 jam. Layanan ini akan hadir dalam bentuk posko di Kantor Staf Presiden serta platform digital yang dapat diakses publik.
Menurutnya, keterlibatan langsung masyarakat menjadi kunci dalam memastikan kebijakan pemerintah tepat sasaran.
“Kami ingin membuka ruang seluas-luasnya agar masyarakat bisa menyampaikan keluhan maupun masukan secara langsung. Ini penting untuk mempercepat respons pemerintah,” tegasnya.
Transisi Cepat, Siap “Tancap Gas”
Serah terima jabatan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (28/4/2026), berlangsung lancar. Dudung menerima tongkat estafet kepemimpinan dari Muhammad Qodari yang kini menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI).
Qodari memastikan transisi berjalan mulus sehingga Dudung dapat langsung bekerja efektif sejak hari pertama.
“Begitu masuk, beliau bisa langsung tancap gas mengawal program prioritas nasional,” kata Qodari.
Dudung pun menegaskan akan melanjutkan fondasi yang telah dibangun KSP sebelumnya, sembari menyempurnakan berbagai program agar lebih berdampak bagi masyarakat.
Dukungan Mengalir dari Masyarakat
Pengangkatan Dudung sebagai KSP mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Yayan Efendi Septiadi, menilai Dudung memiliki rekam jejak kuat sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat.
“Beliau bukan hanya purnawirawan jenderal bintang empat, tetapi juga akademisi dan figur yang peduli terhadap isu-isu kerakyatan. Kami optimistis beliau mampu menjalankan amanah ini dengan baik,” ujar Yayan.
Ia juga mengapresiasi inisiatif Dudung membuka layanan aduan 24 jam sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons kebutuhan masyarakat.
Respons Cepat di Lapangan
Tak lama setelah dilantik, Dudung langsung menunjukkan kinerja cepat. Ia turun langsung meninjau korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, memastikan penanganan medis berjalan optimal serta hak santunan korban terpenuhi.
Dalam kunjungannya ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Dudung menekankan pentingnya sinergi antar lembaga, termasuk BPJS, PT KAI, dan Jasa Raharja.
“Kita pastikan pelayanan berjalan baik, termasuk rehabilitasi korban dan tindak lanjut perbaikan infrastruktur,” ujarnya.
KSP juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi, termasuk potensi bahaya dari perlintasan sebidang liar.
Jembatani Aspirasi Buruh dan Jaga Persatuan
Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026, Dudung memastikan pemerintah terbuka terhadap aspirasi para buruh. Ia bahkan menyatakan siap hadir langsung untuk mendengar tuntutan mereka.
“Saya yakin aspirasi buruh akan didengar dan direspons oleh Presiden,” katanya.
Ia juga mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dan menjaga kondusivitas nasional. Menurutnya, persatuan bangsa harus tetap menjadi prioritas di tengah dinamika sosial.
Perkuat Peran KSP sebagai Penghubung Rakyat
Dengan pengalaman militer, akademik, dan rekam jejak kepemimpinan, Dudung diyakini mampu memperkuat fungsi KSP sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
Langkah cepat, inovasi layanan publik, serta pendekatan responsif yang ditunjukkan sejak hari pertama menjabat menjadi sinyal kuat bahwa KSP di bawah Dudung siap menjadi motor penggerak percepatan program nasional.
Pengangkatan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan berpihak pada rakyat. (kt1)
Redaktur: Jafarudin
