YOGYAKARTA– Kasus Daycare Little Aresha Kota Yogyakarta yang belakangan menjadi sorotan publik memicu desakan agar pemerintah tidak hanya berhenti pada respons simpati, tetapi segera mengambil langkah konkret dan preventif.
Hal tersebut disampaikan Susy AG, anggota Arus Bawah PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Ia menilai, penanganan yang selama ini muncul masih didominasi narasi keprihatinan tanpa diikuti kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan sekadar simpati, tetapi solusi nyata dan langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang,” kata Susy dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2026).
Menurut dia, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa ditawar. Karena itu, pendekatan yang diambil pemerintah harus bersifat preventif, bukan sekadar reaktif setelah kejadian.
Dorong Pendataan hingga Standarisasi Ketat
Dalam pernyataannya, Arus Bawah PDIP Kota Yogyakarta mengajukan sejumlah rekomendasi kebijakan. Pertama, pemerintah diminta segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh daycare, baik yang sudah berizin maupun belum.
Langkah tersebut dinilai penting sebagai dasar pengawasan dan pembinaan. Selain itu, pemerintah juga didorong melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan kunjungan berkala untuk memastikan standar operasional benar-benar dipenuhi.
“Kelayakan fasilitas, kompetensi tenaga pengasuh, hingga sistem keamanan harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Usulan CCTV hingga Peningkatan Kompetensi Pengasuh
Selain pengawasan, Arus Bawah PDIP juga mendorong adanya regulasi yang lebih ketat terkait operasional daycare. Termasuk di dalamnya penetapan standar minimum layanan, rasio pengasuh terhadap anak, serta prosedur penanganan darurat.
Salah satu poin yang disorot adalah kewajiban pemasangan kamera pengawas (CCTV) yang dapat diakses orang tua secara langsung. Menurut Susy, hal itu penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelola daycare.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Tenaga pengasuh dinilai perlu memiliki pelatihan dasar terkait pengasuhan anak, perlindungan anak, hingga penanganan situasi darurat.
“Sertifikasi dan evaluasi berkala bagi pengasuh menjadi hal yang mutlak untuk menjamin keselamatan anak,” katanya.
Minta Pemerintah Bertindak Nyata
Susy menegaskan, tanpa langkah konkret dan terukur, kasus serupa berpotensi kembali terjadi. Ia pun meminta pemerintah daerah keluar dari pendekatan wacana dan segera menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata.
Arus Bawah PDIP Kota Yogyakarta, kata dia, akan terus mengawal isu tersebut agar tidak berhenti sebagai perhatian sesaat, melainkan menghasilkan sistem perlindungan anak yang lebih kuat di masa mendatang. (pr/kt1)
