JAKARTA — Derasnya arus informasi digital menjadi tantangan baru bagi demokrasi Indonesia di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di satu sisi, ruang publik semakin terbuka, tetapi di sisi lain disinformasi dan produksi narasi digital dinilai berpotensi membentuk persepsi masyarakat sebelum sebuah peristiwa benar-benar terjadi.
Direktur Pusat Kajian Strategis Governansi Digital Inklusif, Prof. Dr. Taufiqurokhman, melihat kondisi tersebut sebagai paradoks dalam kehidupan demokrasi saat ini.
Menurut dia, kebebasan berekspresi memang memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, tekanan yang tidak selalu terlihat dapat muncul melalui arus informasi digital dan perlahan memengaruhi ruang gerak masyarakat sipil.
“Dinamika politik Indonesia tak pernah lelah bersolek. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, genderang tantangan bertalu-talu bagai ombak yang enggan menepi,” kata Taufiqurokhman seusai menghadiri pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta, belum lama ini.
Ia menyoroti situasi menjelang aksi massa pada 27 Agustus lalu. Saat itu, ruang digital dipenuhi berbagai narasi yang memperbesar kekhawatiran publik terhadap kemungkinan terjadinya gejolak di Jakarta.
Taufiqurokhman menyebut amplifikasi isu melalui buzzer dan sejumlah media yang memproduksi narasi secara cepat turut membentuk persepsi bahwa Jakarta berpotensi lumpuh akibat aksi massa dan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset.
“Dampaknya instan. Sehari menjelang tanggal keramat itu, jalanan ibu kota justru sunyi, tersandera oleh kecemasan yang diproduksi secara digital,” ujarnya.
Menurut dia, fenomena tersebut menunjukkan besarnya pengaruh informasi digital dalam membentuk persepsi publik, bahkan sebelum masyarakat menyaksikan langsung sebuah peristiwa.
Dalam kondisi seperti itu, Taufiqurokhman menilai pers nasional memiliki tanggung jawab penting untuk menghadirkan informasi yang jernih, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mencontohkan langkah SMSI yang tetap menjalankan agenda organisasi di tengah dinamika politik tersebut. SMSI menggelar pelantikan Kelompok Kerja (Pokja) Newsroom Jaga Desa untuk lima provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan di Gedung Dewan Pers, Jakarta.
Agenda tersebut, kata dia, memiliki arti strategis karena berlangsung ketika perhatian publik sedang tertuju pada dinamika politik dan aksi massa di ibu kota.
Kehadiran pegiat pers dari berbagai daerah di Jakarta juga dinilai menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dan institusi pers tetap berjalan di tengah situasi politik yang mendapat sorotan luas.
“Disaat kondisi paling genting tersebut, Prof. Harris Arthur Hedar, Ketua Dewan Pembinaan SMSI yang selalu membersamai pergerakan SMSI, dirawat di rumah sakit. Dari rumah sakit Prof. Harris Arthur Hedar terus memompa semangat para pengurus SMSI untuk bergerak,” tutur Taufiqurokhman.
Kondisi tersebut, menurut dia, tidak menyurutkan semangat pengurus dan anggota SMSI dari berbagai daerah untuk tetap hadir di Jakarta.
Taufiqurokhman menyebut agenda Newsroom Jaga Desa membawa pesan penting bagi kehidupan demokrasi sekaligus masa depan pers nasional.
Pertama, pers dituntut berperan aktif menghadapi disinformasi dengan menyediakan informasi yang jernih, berimbang, dan bisa dipertanggungjawabkan. Peran itu penting agar masyarakat tidak mudah terseret polarisasi ekstrem yang berpotensi memperuncing konflik di ruang publik.
Kedua, perhatian jurnalisme tidak boleh hanya terpusat pada pusat kekuasaan di perkotaan. Desa juga menjadi ruang penting untuk memastikan keterbukaan informasi, pengawasan, dan edukasi publik berjalan hingga tingkat akar rumput.
Melalui Newsroom Jaga Desa, pengawasan jurnalistik diarahkan antara lain pada transparansi anggaran, edukasi hukum, serta upaya pencegahan korupsi di tingkat desa.
Taufiqurokhman menilai gagasan tersebut sejalan dengan pentingnya menempatkan desa dan wilayah pinggiran sebagai bagian dari pembangunan Indonesia.
“Pada akhirnya, ketika ruang digital kerap kali memproduksi kecemasan, jurnalisme desa hadir sebagai penyejuk—sebuah ikhtiar menjaga kewarasan bangsa dari beranda paling depan republik ini,” katanya.
Ia menegaskan, tantangan demokrasi di era digital bukan semata menyangkut kebebasan menyampaikan pendapat. Masyarakat juga membutuhkan akses terhadap informasi yang benar, proporsional, dan bisa dipercaya.
Karena itu, keberadaan pers yang profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan publik dinilai semakin penting.
Jurnalisme yang kuat, baik di tingkat nasional maupun desa, diharapkan dapat menjadi salah satu penyangga kualitas demokrasi sekaligus membantu masyarakat memilah informasi di tengah derasnya arus konten digital. (pr/smsi)
