Foto bersama usai diskusi
YOGYAKARTA, JOGJAKARTANEWA.COM — Komunikasi publik dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Akademisi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Didik Hariyadi Santoso, menilai pemerintah perlu menyampaikan agenda pembangunan secara jelas, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Didik menyampaikan pandangan tersebut dalam diskusi publik bertajuk Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Mengukur Indeks Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Suara Anak Muda yang diselenggarakan Aliansi Demokrasi Digital di Yogyakarta, Senin, 26 Oktober 2026.
Pakar komunikasi dan politik itu mengapresiasi keberanian pemerintah menetapkan sejumlah agenda pembangunan berskala nasional. Menurut dia, program di bidang pangan, gizi, pendidikan, kesehatan, dan hilirisasi industri berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
“Program berskala besar di bidang pangan, gizi, pendidikan, kesehatan, hingga hilirisasi industri memiliki potensi luar biasa dalam memperluas jangkauan pelayanan publik, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses,” ujar Didik.
Namun, menurut Didik, keberhasilan program pembangunan juga perlu ditopang komunikasi yang efektif. Pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami tujuan, manfaat, dan pelaksanaan program agar kebijakan tersebut memperoleh kepercayaan publik.
Didik juga menyambut penunjukan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah. Ia optimistis kepemimpinan Syahganda dapat memperkuat penyampaian pesan pemerintah kepada masyarakat.
“Komunikasi seorang kepala negara memiliki pengaruh besar terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat. Penataan komunikasi yang berorientasi pada kepentingan publik akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap program pembangunan yang sedang berjalan,” katanya.
Direktur Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMJ) Sinergi, Abil Arqam, juga menilai gaya komunikasi Presiden Prabowo yang lugas dan terbuka sebagai sinyal positif bagi kepemimpinan pemerintahan. Menurut dia, keterbukaan dalam menyampaikan pandangan dapat menjadi modal untuk membangun komunikasi dengan masyarakat.
“Gaya kepemimpinan beliau yang bebas bicara apa adanya menunjukkan sikap terbuka dan tidak berusaha menutupi pandangan,” ujar Abil.
Ia menambahkan, pemerintah telah mendorong sejumlah program strategis yang menyasar berbagai sektor, mulai dari pemenuhan gizi, penguatan ekonomi desa, investasi, dan hilirisasi industri hingga perluasan program pemagangan bagi generasi muda.
Di luar evaluasi terhadap pemerintahan, diskusi tersebut juga menjadi ruang bagi anak muda untuk menyampaikan komitmen menjaga kualitas demokrasi, terutama di ruang digital. Puluhan pemuda dan mahasiswa Yogyakarta mendeklarasikan komitmen melawan hoaks, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Dalam deklarasi itu, mereka menyatakan komitmen menjunjung tinggi Pancasila, menghormati keberagaman, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami, Pemuda Yogyakarta, berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menghormati keberagaman, serta menolak segala bentuk provokasi dan perpecahan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian bunyi poin pertama deklarasi.
Pada poin berikutnya, para pemuda bertekad menangkal penyebaran informasi palsu dan mengedepankan sikap kritis serta bijak dalam menggunakan media sosial. Mereka juga menekankan pentingnya kebenaran informasi, perdamaian, dan persaudaraan dalam menghadapi narasi provokatif di ruang digital.
Ketua Aliansi Demokrasi Digital, Martini, mengatakan deklarasi tersebut digagas untuk mendorong peran aktif generasi muda dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.
Menurut Martini, anak muda perlu bersikap kritis terhadap informasi yang belum terverifikasi. Mereka juga harus menghindari penyebaran narasi provokatif yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.
Ia berharap deklarasi tersebut dapat mendorong terbentuknya budaya komunikasi yang sehat dengan tetap menghormati keberagaman dan hak orang lain.
“Deklarasi Pemuda Jogja ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital perlu disertai tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, mengedepankan kebenaran informasi, dan menjaga persatuan bangsa,” kata Martini.
Martini menambahkan, komitmen tersebut diharapkan memperkuat keterlibatan generasi muda dalam menangkal hoaks dan mencegah provokasi. Upaya itu dinilai penting untuk menjaga persatuan masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital.
*****
