YOGYAKARTA – Aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil di Yogyakarta, Selasa (10/11/2026) atau Demo 10 November di Yogyakarta berlangsung hingga malam dan berujung ricuh di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Polisi mengamankan 94 orang yang diduga terlibat dalam tindakan anarkis serta menyita sejumlah barang bukti, termasuk enam botol molotov, 12 petasan, dan senjata tajam.
Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut diikuti ratusan demonstran dari berbagai elemen, di antaranya Aliansi Jogja Memanggil dan Aliansi Mahasiswa Papua. Massa menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari pemberantasan premanisme, evaluasi program Jaga Warga, kenaikan upah layak, hingga tuntutan penarikan militer ke barak dan pengusutan kasus penembakan di Aceh serta Papua.
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa mulai memadati kawasan Titik Nol Kilometer dan Jalan Malioboro sekitar pukul 14.30 WIB. Demonstran yang didominasi pakaian hitam membawa poster berisi tuntutan dan menggelar orasi di sejumlah titik, termasuk di depan Gedung DPRD DIY dan Kompleks Kepatihan, tempat Gubernur DIY berkantor.
Di depan Kepatihan, massa mendesak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menemui mereka secara langsung. Demonstran mengaku kecewa karena aspirasi yang disampaikan selama ini kerap hanya diterima pejabat perwakilan pemerintah daerah.
Sebelumnya, Pemda DIY sempat menurunkan Sekretaris Daerah DIY Ni Made Indriyanti untuk menemui massa. Namun, demonstran menolak dan tetap meminta Sultan HB X turun langsung menemui mereka.
Sekitar pukul 16.05 WIB, Sri Sultan akhirnya menemui massa dan berdialog dengan perwakilan demonstran.
Perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, Aghof, mengatakan salah satu persoalan utama yang mereka soroti adalah maraknya praktik premanisme di Yogyakarta. Menurut dia, sejumlah kericuhan setelah aksi demonstrasi sebelumnya diduga melibatkan kelompok preman yang berupaya membungkam suara masyarakat.
“Praktik premanisme di Yogyakarta sudah merajalela dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah, hal ini mengingat dua kejadian kericuhan setiap pasca aksi diduga disusupi preman untuk membungkam massa. Dan terbaru, Polresta Yogyakarta telah menetapkan satu orang tersangka yang diduga preman saat membawa senjata tajam pada kericuhan aksi 28 Oktober lalu,” kata Aghof kepada wartawan.
Atas persoalan tersebut, Aliansi Jogja Memanggil mendesak pemerintah mengevaluasi dan menghapus regulasi yang dinilai memberi ruang bagi praktik premanisme. Mereka juga meminta pemberantasan premanisme dilakukan di berbagai lini.
Selain itu, massa menuntut pencabutan Pergub Jaga Warga, pencabutan larangan aksi demonstrasi di kawasan Sumbu Filosofi, serta kenaikan upah pekerja di Yogyakarta agar lebih sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Mereka juga menolak kriminalisasi terhadap peserta aksi.
Humas Aliansi Jogja Memanggil, Dion, menyoroti kesenjangan antara indeks demokrasi Yogyakarta dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Menurut dia, pembungkaman ruang demokrasi masih terjadi, baik melalui tindakan aparat maupun intimidasi oleh kelompok yang diduga preman.
Dion juga menilai standar upah di Yogyakarta belum sebanding dengan biaya hidup dan pendidikan masyarakat.
“Di Jogja, upah dengan Rp 2.000.000 sekian gitu, kalau kita patokan dengan biaya hidup yang sampai Rp 4.000.000 sampai Rp 5.000.000, bahkan biaya pendidikan di Jogja itu minimal paling murah itu Rp 5.000.000 di Jogja sendiri, gimana anak-anak buruh, anak-anak petani di Jogja, gitu, yang mau menempuh dunia pendidikan, sedangkan upah standar di Jogja itu hanya Rp 2.000.000 sekian,” ujar Dion.
Dalam aksi tersebut, demonstran juga menyuarakan tuntutan nasional, di antaranya penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, penurunan pajak rakyat, serta pengusutan kasus penembakan di Aceh dan Papua.
Menanggapi tuntutan massa, Sri Sultan HB X menyatakan pemerintah daerah akan mempertimbangkan kembali kebijakan yang berkaitan dengan keamanan masyarakat, termasuk program Jaga Warga.
“Akan kami pertimbangkan kembali ya, akan kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada ya. Karena apa? Karena itu sebetulnya untuk menjaga keamanan warga,” ujar Sultan.
Sultan menjelaskan, program Jaga Warga pada dasarnya bertujuan menjaga keamanan lingkungan dan membantu menangani persoalan sosial di masyarakat, seperti penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja.
Namun, ia membuka kemungkinan peninjauan ulang apabila pelaksanaan kebijakan tersebut justru menghambat perkembangan demokrasi dan kebebasan masyarakat.
“Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau, kan begitu, itu. Ya kan? Itu merasa nyaman dan tentram untuk ya tinggal di wilayahnya masing-masing. Jangan merasa kalau cari sesuap nasi pun keluar dari rumah karena ada kriminalisasi, kami kan harus melindungi masyarakat juga, itu satu,” jelasnya.
Sultan juga menegaskan pemerintah daerah tidak pernah menghambat mahasiswa maupun kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, ia mengingatkan agar kebebasan berdemokrasi tidak disertai tindakan kekerasan.
“Jadi, kami tidak pernah memperlakukan warga masyarakat yang memang memberitahu bagi mahasiswa, kelompok masyarakat untuk berdemokrasi, saya tidak pernah menghambat itu, silahkan. Tapi jangan ada kekerasan yang terjadi. Itu saja. Ya kan?,” pungkas Sultan.
Meski telah berdialog langsung dengan Gubernur DIY, massa belum sepenuhnya puas dengan jawaban yang diberikan. Salah satu perwakilan demonstran menilai tanggapan Sultan belum memberikan kejelasan terhadap tuntutan mereka.
“Kita semua tahu, jawaban tidak jelas,” kata salah satu perwakilan massa yang berdialog dengan Sultan.
Sekitar pukul 16.50 WIB, demonstran kemudian melanjutkan aksi dengan berjalan kaki menuju kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta untuk meneruskan rangkaian unjuk rasa.
Penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung sejak siang hingga pukul 19.00 WIB dilaporkan berjalan tertib dan aman. Namun, situasi berubah pada malam hari ketika kelompok massa berkumpul kembali di depan Kantor DPRD DIY.
Berdasarkan keterangan Polda DIY, sekitar pukul 20.07 WIB, kelompok massa yang diperkirakan berjumlah 100 orang melakukan penyerangan ke area gedung DPRD dengan menembakkan petasan, melemparkan bom molotov, dan batu.
Aparat gabungan dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Pemerintah Daerah DIY kemudian melakukan penanganan untuk mengendalikan situasi.
Sekitar pukul 20.30 WIB, empat satuan setingkat kompi (SSK) pasukan Pengendalian Huru-Hara (PHH) Brimob bersama 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP) Brimob dikerahkan untuk mendorong massa ke arah utara kawasan Malioboro.
Dalam operasi tersebut, petugas menggunakan kendaraan taktis roda dua dan satu unit kendaraan taktis roda empat milik Brimob.
Pada saat bersamaan, Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse (PAGAR) yang berjumlah 858 personel melakukan penindakan dan mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi anarkis.
Penangkapan dilakukan di bawah kendali Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY. Mereka yang diamankan selanjutnya dibawa ke posko satgas di lantai dua Gedung DPRD DIY untuk menjalani pemeriksaan.
Upaya pengendalian massa berlanjut hingga kawasan Tugu Golong-Gilig. Sekitar pukul 21.00 WIB, petugas melakukan pendorongan massa ke kawasan tersebut.
Sepuluh menit kemudian, aparat masih bertahan dengan membentuk barikade di sekitar Tugu Golong-Gilig. Petugas juga melanjutkan upaya penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindakan anarkis.
Situasi belum sepenuhnya terkendali hingga pukul 22.37 WIB. Petugas masih bertahan di kawasan Tugu Golong-Gilig karena kelompok massa yang diperkirakan berjumlah 100 orang masih melakukan pelemparan petasan.
Pada pukul 23.06 WIB, aparat melanjutkan penyekatan terhadap kelompok massa yang bergerak dari arah timur Tugu Golong-Gilig.
Hingga pukul 23.30 WIB, pasukan Brimob menggelar patroli skala besar di sejumlah wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan laporan Polda DIY, situasi saat itu dinyatakan aman dan kondusif.
Dari penanganan kericuhan tersebut, polisi mengamankan 94 orang yang diduga terlibat dalam tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum.
Petugas juga menyita enam botol berisi bahan yang diduga digunakan sebagai bom molotov, 12 petasan, tujuh botol bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, serta satu bungkus gotri yang diduga digunakan sebagai amunisi ketapel.
Polda DIY menyatakan seluruh orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan dan pendalaman untuk mengetahui peran masing-masing serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Penanganan aksi dilakukan secara terpadu bersama TNI dan Pemda DIY dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, serta prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perkembangan lebih lanjut mengenai penanganan kasus dan hasil pemeriksaan terhadap 94 orang yang diamankan akan disampaikan melalui Humas Polda DIY.(rd1)
