AMBON – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menantang pihak-pihak yang mengaitkan namanya dengan dugaan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan tuduhan tersebut. Jika tidak bisa menunjukkan bukti, Bahlil mengancam akan melayangkan somasi.
Nama Bahlil mencuat setelah beredar informasi mengenai dugaan pertemuan seorang ketua umum partai politik dengan sejumlah jenderal, sekitar tiga jam sebelum mereka ditangkap. Belakangan, spekulasi yang berkembang di ruang publik mengarah kepada Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Bahlil merespons tuduhan itu saat menghadiri pelantikan DPD Partai Golkar Maluku, Sabtu (7/11/2026). Dia mengaku semula tidak mempersoalkan informasi tersebut karena identitas ketua umum partai yang dimaksud tidak disebutkan secara jelas.
Namun, sikapnya berubah setelah mengetahui namanya ikut disebut.
“Awal-awalnya saya tidak terlalu ngeh karena ketua partai kan banyak. Tapi begitu saya bangun tadi pagi dari pesawat, lihat kok ini sudah menuduhnya ke saya. Saya bilang apa maksudnya ini ya,” ujar Bahlil di hadapan ratusan kader Golkar.
Dia menyebut informasi mengenai pertemuan tersebut sebagai cerita yang tidak jelas asal-usulnya. Bahlil meminta pihak yang menyebarkannya segera memberikan klarifikasi dan membuktikan tuduhan tersebut.
“Tiba-tiba ada satu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu. Yang mengatakan bahwa tiga jam sebelum para jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka,” katanya.
Bahlil tidak hanya membantah keterlibatannya. Dia juga secara terbuka menantang pihak yang menuduhnya agar membawa bukti kepada aparat penegak hukum.
“Kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi,” tegasnya.
Ancaman somasi itu menandai sikap keras Bahlil menghadapi spekulasi yang menyeret namanya ke dalam perkara sensitif tersebut. Dia tidak ingin isu yang belum terverifikasi berkembang menjadi tuduhan politik tanpa dasar.
Di sisi lain, Bahlil justru meminta aparat keamanan mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Menurut dia, perkara tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa karena menyangkut keamanan kepala negara dan berpotensi berdampak luas.
“Kita Partai Golkar mendukung secara penuh aparat penegak hukum dalam menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan penyadapan,” ujarnya.
Bahlil bahkan mengaku dirinya juga diduga menjadi korban penyadapan.
“Kepala negara disadap, tidak hanya kepala negara disadap, saya pun disadap soalnya,” kata dia.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Bahlil menempatkan dirinya bukan sebagai pihak yang harus dicurigai, melainkan sebagai salah satu orang yang merasa terdampak oleh dugaan praktik penyadapan.
Dia mengingatkan, persoalan ini bisa menimbulkan dampak sistemik apabila tidak ditangani secara serius. Bahlil juga menyindir pihak-pihak yang menggunakan kebebasan demokrasi untuk menyebarkan tuduhan tanpa tanggung jawab.
“Wah, saya bilang ini bisa berdampak sistemik, masif dan terstruktur. Bapak-Ibu semua bayangkan, dalam kondisi seperti ini kita ini negara demokrasi. Tetapi masih ada pihak-pihak yang memanfaatkan ruang demokrasinya itu dengan kebablasan,” ujarnya.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kini menjadi perhatian publik setelah muncul informasi mengenai keterlibatan sejumlah jenderal dan pihak lain. Dalam perkembangan isu tersebut, nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga ikut menjadi sorotan.
Namun, spekulasi mengenai pertemuan seorang ketua umum partai politik dengan sejumlah jenderal sebelum penangkapan, termasuk tuduhan yang mengarah kepada Bahlil, masih memerlukan pembuktian.
Hingga kini, bantahan Bahlil dan ancaman somasi menjadi respons terbuka atas tuduhan yang menyeret namanya. Sementara itu, pengusutan perkara penyadapan menjadi ujian bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan tidak ada pihak yang berlindung di balik spekulasi politik. (kt1)
