YOGYAKARTA – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta mendorong pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (KELAYANBINTER) Desa Reintegrasi Sosial untuk memperkuat dukungan masyarakat terhadap proses kembalinya klien pemasyarakatan ke lingkungan sosial.
Pembentukan kelompok tersebut menjadi salah satu agenda dalam sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) tentang implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, keadilan restoratif, dan Desa Reintegrasi Sosial yang digelar di Hotel Morazen Airport Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan unsur pemasyarakatan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat. Forum tersebut bertujuan menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi dalam menghadapi perubahan kebijakan pemidanaan serta pelaksanaan pembimbingan dan integrasi sosial.
Selain membahas implementasi KUHP baru, peserta juga mendiskusikan penerapan keadilan restoratif dan peran berbagai pihak dalam mendukung proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Bapas Kelas I Yogyakarta, Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Supandriyo, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo Putri Wulandari.
Hadir pula perwakilan Polres Kulon Progo, yakni Kanitreskrim Piping Dwi Nuryadin, perwakilan DPMKPPKB Kabupaten Kulon Progo, Disperinkop-UKM Kulon Progo, PKBM Manut Wargo, para panewu atau camat se-Kabupaten Kulon Progo, perwakilan lurah, serta Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Yogyakarta.
“Dalam forum tersebut, peserta diharapkan memahami perubahan kebijakan pemidanaan dalam KUHP baru sekaligus mengetahui peran masing-masing instansi dalam mendukung layanan bimbingan integrasi,” kata Kepala Bapas Kelas I Yogyakarta, Galih Rakasiwi.
Pembentukan KELAYANBINTER Desa Reintegrasi Sosial diharapkan menjadi wadah kerja sama antara Bapas, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Melalui kelompok tersebut, dukungan terhadap klien pemasyarakatan tidak hanya dilakukan oleh petugas Bapas, tetapi juga melibatkan lingkungan sosial tempat mereka kembali menjalani kehidupan.
Dukungan itu diharapkan membantu klien beradaptasi kembali, mengembangkan potensi diri, serta memperoleh kesempatan untuk berperan aktif dan produktif di tengah masyarakat.
Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mengurangi hambatan sosial yang dapat muncul ketika seseorang kembali ke lingkungannya setelah menjalani proses pemasyarakatan.
Bapas Kelas I Yogyakarta menyatakan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendukung implementasi KUHP baru, penerapan keadilan restoratif, dan pengembangan program reintegrasi sosial.
“Upaya ini diarahkan untuk membangun sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkeadilan, dengan mengedepankan pemulihan serta kesempatan bagi klien untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat,” pungkas Galih. (Niken)***
