JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon yang kerap mengkritik tajam kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengapresiasi pemerintah yang dinilai lebih maju dalam bidang pertahanan.
“Kita bangga terjadi peningkatan cukup pesat. Kekuatan militer Indonesia berada pada peringkat ke 12, sebagaimana merujuk pada rangking yang dikeluarkan Global Fire Power,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima jogjakartanews.com, Kamis (31/12/2015).
Selain itu, Fadli juga menilai ada hal lain yang patut kita hargai dalam pembangunan politik ialah pelaksanaan Pilkada yang berjalan lancar. Menurutnya, sebagai Pilkada serentak pertama kali, kekhawatiran yang muncul sangat besar.
“Namun berkat kerjasama semua pihak, Pilkada berjalan baik. Untuk pelaksanaan ke depan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada harus lebih ditingkatkan,” kata wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.
Namun demikian, Fadli Zon mengaku prihatin atas berbagai kegaduhan politik yang terjadi. Dinamika politik, kata dia, memang dipengaruhi berbagai kepentingan baik pribadi, kelompok, partai politik atau koalisi.
“Kita berharap dinamika politik di 2016 lebih stabil, substansial dan untuk kepentingan rakyat,” tukasnya.
Di bidang hukum, Fadli melihat masih adanya campur tangan politik dalam proses hukum. Menurutnya, masih ada proses hukum yang dicampuradukkan dengan kepentingan politik. Seharusnya, kata dia, tidak ada lagi politisasi kasus hukum.
“Hukum tidak boleh jadi alat politik, apalagi jadi alat kekuasaan. Aparat penegak hukum juga harus semakin professional,” harapnya.
Terkait telah terpilihnya pimpinan KPK yang baru, Fadli berharap, KPK dapat bekerja lebih baik yang ditandai dengan semakin berkurangnya tingkat korupsi. KPK diminta fokus kepada pencegahan tanpa melupakan langkah-langkah penindakan.
“KPK harus tetap kuat, independen dan jangan diintervensi kepentingan politik maupun kekuasaan. Tak boleh tebang pilih,” tandasnya.
Sebagai pimpinan DPR RI, Fadli juga berharap sinergi antar lembaga pemerintah dapat ditingkatkan di tahun 2016. Koordinasi antara DPR dan pemerintah, kata Fadli, harus lebih ditingkatkan, terutama dalam kuantitas dan kualitas produk legislasi.
“Harus diakui target legislasi tak tercapai dan ini harus menjadi introspeksi bagi DPR dan juga pemerintah. Karena legislasi adalah produk kedua lembaga,” katanya.
Dalam keterangan pers refleksi akhir tahun, Fadli juga mengingatkan bahwa tantangan besar sudah menanti di 2016, yakni era baru berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dikalatkan Fadli, sebagai negara terbesar di ASEAN, MEA menjadi peluang sekaligus tantangan.
“Oleh karena itu konsolidasi kita sebagai sebuah bangsa harus terus ditingkatkan agar MEA dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia. Semoga di tahun 2016 dapat tercipta pembangunan politik, hukum, dan keamanan yang lebih baik agar mendorong percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (pr*/kt3)
Redaktur: Rudi F
