YOGYAKARTA – Central Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan Training For Trainers ‘Gerakan Nasional Perempuan Lawan Korupsi’ (TOT-GNPLK) bertempat di Jogjakarta Plaza Hotel, Rabu (15/11/ 2017).
Direktur SAPDA Nurul Sa’adah Andriani, SH dalam sambutan tertulisnya mengatakan TOT-GNPLK adalah sebuah langkah awal bagi perempuan dengan disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk dapat berkontribusi dalam melawan korupsi yang sangat merugikan masyarakat dan negara.
“Bahwa kasus – kasus korupsi secara langsung merugikan terhadap perempuan disabilitas, karena berdampak pada tidak optimalnya program serta pemberdayaan dan kesejahteraan bagi perempuan dengan disabilitas,” katanya.
Sementara Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya mengatakan TOT –GNPLK yang diselengarakan SAPDA penting untuk dilakukan dan dikembangkan di lingkungan penyandang disabilitas yang selama ini digolongkan kaum marjinal dan paling rentan.
“Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi pemerintah karena pengambilan prosedur pengurasan sumber daya yang berdampak memperlambat pembangunan karena menimbulakn ketidak efisienan,” tutur Sri Sultan.
Menurut Sri Sultan, korupsi juga mengambil hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Perempuan sebagai sentral dalam memberikan pendidikan moral kepada anak-anaknya memberikan kesempatan untuk pencegahan korupsi sejak dini.
“Hasil inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan gerakan saya perempuan anti korupsi.Kegiatan ini sangat positif,” imbuhnya.
Acara ini dihadiri oleh Dirjen Rehsos Marjuki, Kapolda DIY Brigjen Pol. Ahmad Dofiri, Perwakilan Ketua KPK, Pengurus dan anggota Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) dan Australia Indonesia Partner in justice (AIPJ) serta dihadiri oleh 40 peserta penyandang disabilitas. (kt1)
Redaktur Rudi F
