YOGYAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Yogyakarta sebagai role model dalam pencegahan korupsi berbasis keluarga. Seperti dikutip dari detik.com, hari ini Jumat (16/5/2014), menulis bahwa berdasar riset yang dilakukan oleh KPK, maka Yogyakarta dipilih KPK untuk meluncurkan program pencegahan korupsi berbasis keluarga dan gerakan jujur barengan serta Yogyakarta menjadi daerah pertama yang dipilih KPK untuk menerapkan program tersebut.
Terkait dengan hal itu, para aktivis antikorupsi di Yogyakarta memberikan pandangannya. Winarta, Ketua Jogja Transparansi (JT) berpendapat bahwa Yogyakarta pantas sebagai model pencegahan korupsi karena punya praktek tata kelola pemerintahan yang baik. “Tapi harus diingat juga karena ada catatan terkait kasus korupsi yang sedang mencuat,” kata Winarta kepada jogjakartanews.com, hari ini Jumat (16/5/2014) saat dimintai tanggapanya soal KPK menjadikan Yogyakarta sebagai model pencegahan korupsi.
Sementara itu, Tri Wahyu KH, Direktur Indonesian Court Monitoring (ICM) berharap dengan Yogyakarta sebagai model pencegahan korupsi versi KPK, diharapkan jadi penguat bagi penegak hukum di DIY untuk menuntaskan beberapa kasus korupsi yang macet.
“Semua kasus korupsi di DIY yang sedang diproses hukum termasuk kasus korupsi dana hibah Persiba Bantul, pergola gate dan lainnya juga jadi penguat KPK agar lebih optimal dengan melakukan suprevisi,” ujar Wahyu yang juga Koordinator Masyarakat Pemantau Kejaksaan (MPK) beberapa waktu lalu sempat melaporkan Kepala Satpol. PP Bantul, Kandiawan, ke beberapa lembaga negara dalam kasus SMS yang dinilai bernada ancaman.
Lebih lanjut Wahyu berharap, dengan KPK menjadikan Yogyakarta sebagai model pencegahan korupsi dapat juga sebagai penguat bagi seluruh pejabat publik di DIY mendukung pemberantasan korupsi dan semakin mengoptimalkan pelayanan publik.
Senada dengan Wahyu, anggota Jaringan Anti Korupsi (JAK) Yogyakarta, Irwan Suryono mengatakan, dalam konteks pencegahan korupsi, Yogyakarta cukup relevan dijadikan model pencegahan korupsi serta juga tuk pembelajaran dan penguatan publik agar turut serta mengawasi kebijakan pemerintah. “Karena selama ini adat orang Yogya sering memaklumi koruptor,” ujar Irwan.
Irwan pun berharap kepada KPK harus lebih peduli terhadap penindakan kasus-kasus korupsi di Yogyakarta yang macet. ” KPK sebaiknya melakukan supervisi tidak hanya pada kasus-kasus yang macet tapi juga terhadap kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum di DIY,” tegasnya. (bhr)
Redaktur: Azwar Anas
