YOGYAKARTA – Kausus intoleransi yang menyeruak di Daerah Istimewa Yogyakarta belakangan ini, mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia. Badan yang fokus menyuarakan hak asasi manusia itu menilai, aparat kepolisian dalam hal ini Polda DIY terlalu lamban dan tidak serius.
Komisioner KOMNAS HAM RI, Siti Noor Laila kepada Jogjakartanews mengaku, pihaknya sudah melayangkan surat kepada Kapolri agar melakukan evaluasi kinerja Polda DIY beserta jajarannya. Menurut Laila, atas maraknya tindak kekerasan, Polda DIY dirasa tak hadir dalam konflik-konflik intoleransi yang justeru mampu memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
“Intoleransi di Yogyakarta sudah diambang batas,” kata Laila, melalui pesan singkatnya kepada jogjakartanewscom, Selasa (3/6/2014).
Laila melanjutkan, indikator Yogyakarta di ambang batas soal intoleransi ketika telah terjadi berulang-ulang dengan proses penegakan hokum yang lemah. “Karena itu, Komnas HAM minta Kapolri, Sutarman, untuk melakukan evaluasi atas kinerja Polda DIY dan jajarannya,” ujar Laila.
Sejauh ini kata Laila, Komnas HAM telah melakukan koordinasi dengan LPSK untuk memberikan perlindugan kepada korban. “LPSK (Lembaga Perlidungan Saksi Korban) hari ini sudah berada di Yogyakarta,” terangnya. (bhr)
Redaktur: Azwar Anas
