Bupati dan Walikota di DIY Dituntut Akuntabel

YOGYAKARTA –Pemerintahan yang akuntabel menjadi salah satu ciri pemerintahan yang mendapat dukungan publik. Sebab, ada kepercayaan masyarakat atas apa yang direncanakan dan diselenggarakan benar-benar untuk kepentingan publik.

“Di banyak negara akuntabilitas diyakini mampu merubah kondisi suatu pemerintahan ke arah tatanan yang lebih demokratis,” tutur Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X saat memberikan pengarahan dalam Ekspose Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD DIY Tahun 2014, di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Kamis (22/01/205).

Dikatakan Sultan, menjadi juara dengan mendapat nilai A bukanlah suatu tujuan akhir, melainkan bagian dari proses government reform yang tujuan utamanya adalah bagaimana mewujudkan perbaikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara berkualitas dan berkeadilan.

Dalam kesempatan tersebut, Sultan juga mengajak peserta yang hadir untuk mengisi keistimewaan secara bertanggung jawab sebagai bentuk manifestasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY yang lebih berbudaya, maju, mandiri dan sejahtera.

Hadir dalam kesempatan tersebut lima Bupati/Walikota se DIY; Direktur Pajak Kementrian Keuangan, Ardiansyah; jajaran Kementrian Dalam Negeri; Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam IX; Sekretaris Daerah DIY, Drs.Ichsanuri; serta para pejabat SKPD DIY.

“Secara khusus, saya minta dukungan Bupati dan walikota untuk mengawal pelaksanaannya (keistimewaan Yogyakarta, red), terutama pada dana keistimewaan yang dikelola operasionalnya oleh pemerintah kabupaten/kota,” tambahnya.

Sultan juga menekankan pentingnya membangun etos “saiyeg saeka kapti” yang didukung oleh aparat pemerintahan, professional, akademisi dan masyarakat secara incorporated dengan semangat renaisans Yogyakarta.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Ketua BAPPEDA DIY, Drs. Tavip Agus Rayanto, MSi mengemukakan bahwa rapor yang diberikan oleh Gubernur kepada Bupati /Walikota se DIY serta para SKPD DIY semuanya mempunyai hasil yang baik.

“Ini dibuktikan dengan beberapa aspek telah dicapai dengan naiknya akuntabilitas kinerja instansi,” ungkapnya sebagaimana dikutip dari siaran pers Humas Pemda DIY.

Dalam Rakordal tersebut dihadirkan pula nara Sumber Bupati Tegal, Ki Entus Susmono yang menyampaikan pencerahan melalui kebudayaan dari sisi birokrasi berupa 4 mutiara yaitu : manusia, akal, ilmu dan akhlak.

Dalam lakon wayang yang dibawakannya, Ki entus menghimbau pula bahwa sebagai PNS hendaknya bisa mewakafkan jiwa dan raganya dengan ikhlas untuk bangsa dan negara. (pr/pemda)

Redaktur: Rudi F

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.