YOGYAKARTA – Sebagai upaya menjaga predikat Yogyakarta sebagai city of toleran (kota toleran), serta meminimalisir potensi konflik antar Suku, Ras, dan Agama (SARA), Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
Kepala Kantor Kesbang Kota Yogyakarta, Sukamto mengatakan, meski Jogja berpredikat sebagai kota toleran (toleran of city), namun bukan berarti tidak ada potensi terjadinya kerawanan sosial. Sebab, di Kota Jogja banyak berdomisili pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di tanah air yang tentu merupakan suku yang beragam.
“Oleh karenanya selain kota pelajar, Jogja juga disebut miniaturnya Indonesia, karena banyak suku dan agama di sini. Meski selama ini relatif aman, namun, perlu terus dipelihara, dan terus antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Dikatakan Sukamto, dasar pembentukan FPK adalah Peraturan Meneteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 34 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
Rencananya, FKP akan dikukuhkan oleh Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, pada 29 April Mendatang, bersama pengukuhan Jaga Warga Kota Yogyakarta.
“Harapannya dengan dibentuknya FKP, Yogyakarta akan semakin toleran, aman, dan nyaman. Sehingga Semakin banyak pelajar dan mahasiswa serta kunjungan wisata, sehingga akan semakin mensejahterakan warga Kota Yogyakarta,” imbuhnya.
Sementar Ketua FKP Kota Yogyakarta, Hartanto, SE, M.Hum mengatakan Pengurus FKP terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai daerah dengan latar belakang etnis, suku, dan adat yang berdomisili di Yogyakarta.
“Dengan menghimpun tokoh-tokoh adat berbagai daerah yang tinggal di Jogja ini, ke depan jika muncul konflik antar suku atau etnis, bisa diselesaikan dengan dialog tanpa berefek pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menjaga jogja istimewa dan toleran membutuhkan peran serta semua elemen masyarakat di Jogja ini,” pungkasnya. (kt1)
Redaktur: Agung
