Presiden Jokowi: Fisheries Crime Kejahatan Trans Nasional

YOGYAKARTA– Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menilai kejahatan pencurian ikan oleh negara asing merupakan kejahatan yang tak hanya mengancam Bangsa Indonesia, namun juga   bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karenanya Indonesia mendorong fisheries crime (kejahatan perikanan) sebagai kejahatan trans nasional.

“Dampaknya luar biasa, dampak negarifnya ke dunia tidak hanya dalam industri perikanan saja,”tutur presiden saat membuka The 2n International Symposium on Fisheries Crime di Gedung Agung (Kantor Presiden) Yogyakarta, Senin (10/10/2016). 

Disebutkan Jokowi,  kejahatan lain di balik fisheries crime diantaranya human traficking (perdagangan manusia), narkoba, dan masuknya buruh ilegal. Selain itu juga dampak buruk terhadap lingkungan laut serta kejahatan-kejahatan lain yang menumpanginya.

Dikatakan Jokowi, 71% permukaan bumi merupakan lautan Indonesia. Sehingga, kata dia, fisheries crime juga ancaman dunia.

“Padahal, laut merupakan sumber pendapatan bagi 527 juta penduduk dunia dan sumber pangan bagi 2,6 miliar. Praktek fisheries crime telah mengurangi stok ikan dunia sebesar 90,1%,” ujarnya.

Masih menurut Jokowi, berdasarkan data lembaga pangan dunia (FAO), pada tahun 2014  Indonesia merupakan negara dengan jumlah produksi Ikan terbesar kedua atau sekitar  6 juta ton ( 6,8%) dari total dunia. Namun demikian kejahatan perikanan di Indonesia masih menjadi problem yang serius karena sangat merugikan negara.

“Indonesia mengalami kerugian USD 20 Miliar per tahun. Selain itu mengancam 65% terumbu karang,”

imbuhnya.

Presiden menambahkan, Sejak 2015 pemerintah RI telah melakukan tindakan tegas terhadap kapal-kapal nelayan asing yang beroperasi secara Ilegal di Perairan Indonesia. Sedikitnya 256 kapal telah ditenggelamkan.

“Hasilnya kini sudah kelihatan produksi ikan meningkat demikian juga dengan ekpor,” imbuhnya.

Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudji Astuti sebelumnya menyampaikan, digelarnya simposium kedua ini melanjutkan simposium pertama di Cape Town, Afrika Selatan pada Oktober 2015 lalu.

Simposium yang digelar di Hyatt Regency Yogyakarta selama dua hari (10-11 Oktober 2016) diikuti 250 peserta  dari 46 negara di dunia.

Forum  yang diselenggarakan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal Kementrian Kelautan dan Perikanan  atau Satgas 115 KKP , tersebut merupakan wadah berkumpulnya para ahli, praktisi, pejabat pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk bertukar pikiran dan pengalaman sehingga dapat menghasilkan terobosan dalam menangani kasus-kasus kejahatan perikanan.

“Acara ini juga diikuti oleh organisasi internasional seperti UNODC dan INTERPOL, serta organisasi non-pemerintah dari dalam maupun luar negeri,” tandas Susi yang juga Komandan Satgas 115.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Susi menekankan bahwa dengan menjaga laut secara berkelanjutan dan benar akan memberikan kemakmuran bagi negara-negara di dunia. Ia berharap pengakuan internasional akan menjadikan kerjasama antar negara menjaga wilayah perairannya dari fisheries crime.

“Laut yg selama ini dipungggungi menjadi garda terdepan,” tandasnya.

Sekadar informasi, Acara pembukaan juga dihadiri oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, Kapolri, Jenderal. Pol Tito Karniwan,  pejabat tinggi negara dari Kabinet Kerja, serta dari  jajaran TNI dan Polri. Forum fisheries crime didukung oleh pemerintah Norwegia, United Nation Office on Drug and Crime (UNODC) dan Pescadolus Network and Fish Force at Nelson Mandela Metropolitan University. (jn1)

 

Redaktur: Rudi F

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.