Sejumlah Tokoh Minta Waspadai Politik Uang di Muktamar Pemuda Muhammadiyah

BANTUL – Sejumlah tokoh bakal maju sebagai Ketua Umum Pemuda Muhammadiyaj dalam Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-XVII yang berlangsung dari 25-28 November 2018 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bursa pemilihan Ketum PP Muhammadiyah diisi tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, dari kangan pengusaha, tokoh yang berafiliasi dengan Partai Politik, hingga aktivis sosial.

Muncul 6 nama calon Ketum Pemuda Muhammadiyah yang cukup menonjol. Mereka adalah Ahmad Fanani (wiraswasta), Ahmad Labib (Aktivis partai politik), Andi Fajar Asti (Aktivis Kepemudaan), Faisal (akademisi), Muhammad Sukron (Aktivis partai politik) dan Sunanto (aktivis sosial).

Selain diramaikan sederet tokoh, suksesi pucuk pimpinan Pemuda Muhammadiyah juga sempat diwarnai isu money politics (politik uang). Bahkan, Ketua Bidang Hukum HAM dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, berpesan agar Muktamar Pemuda Muhammadiyah bersih dari praktik politik uang. Menurutnya, bila ada calon yang terbukti berbuat curang maka harus ditangkap dan diusut.

Mantan Ketua KPK ini menegaskan, jika ada Calon Ketum (Caketum) PP Pemuda Muhammadiyah ada yang menggunakan cara kotor dengan politik uang maka harus ditangkap dan diusut,

“Tangkap, proses, ditanya secara baik-baik, diusut. Kalau mereka ada duit dari mana, itu harus ada tim yang mengusutnya,” tegasnya saat menghadiri muktamar yang berlangsung di UMY, Selasa (27/11/2018).

Busyro mewanti-wanti agar jangan sampai organisasi sipil apalagi organisasi pemuda dirusak oleh kekuatan-kekuatan yang mendestruksi atau merusak. Praktik suap, kata dia, berpotensi menjadikan Pemuda Muhammadiyah dan lainnya itu bisa dibeli oleh pihak-pihak yang ingin melecehkan dan menghina demokrasi,

“Jangan sampai Pemuda Muhammadiyah itu terbeli,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak yang sebentar lagi purna tugas juga mengungkap potensi politik uang dalam Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Menurutnya,

Potensi politik uang lebih karena kepengurusan periode mendatang, 2018-2022 yang bertepatan dengan tahun politik. Pemuda Muhammadiyah, menurutnya, merupakan lumbung suara,

“Tidak menutup kemungkinan, ada praktek yang tidak pantas. (Tapi) Siapapun saya pastikan tak bisa intervensi muktamar Pemuda Muhammadiyah ini” ujar Dahnil, Senin (26/11/ 2018) di sela-sela menghadiri muktamar.

Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-XVII sebelumnya dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (26/11/2018) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Muktamar akan ditutup besok, Rabu (28/11/2018) setelah pemilihan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Periode 2018-2022.  (kt1)

Redaktur: Faisal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Powered by rasalogi.com