YOGYAKARTA – Puluhan mahasiswa yang terhimpun dalam Solidaritas Cipayung Plus Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi unjukrasa di Tugu Pal Putih (Tugu Jogja), Jumat (23/08/2019), sore. Massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa tersebut menggugat krisis kemanusiaan di Indonesia, akhir-akhir ini, khususnya adanya intimidasi terhadap aksi mahasiswa Papua di beberapa daerah.
Koordinator umum aksi, Rahmat Zain mengatakan intimidasi oleh aparat negara yang dihadapi oleh Masyarakat, terutama aktivis mahasiswa Papua di beberapa daerah diantaranya di Surabaya, Malang, dan Semarang juga beberapa daerah yang tidak terekspose media menunjukan bahwa kemerdekaan hanya ekspetasi kosong. Menurutnya, masalah papua adalah masalah usang yang tidak pernah terselesaikan sejak dulu oleh negara,
“Insiden yang terjadi terhadap kawan-kawan papua di Surabaya, malang, dan semarang adalah kejadian sepersekian kali terjadi dengan motif maupun kasus yang tidak jauh berbeda. Jikapun negara mengakui bahwa papua adalah salah satu wilayah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka sudah sepatutnya memperlakukan masyarakat secara adil sebagaimana masarakat Indonesia pada umumnya,” katanya.
Selain kondisi permasalahan warga Papua, kata Zain, terdapat juga permasalahan yang di hadapi masyarakat Indonesia yaitu makin meluasnya kebencian terhadap sesama anak bangsa dikarenakan oleh isu-isu keagamaan, rasis, dan diskriminatif yang seakan di rawat oleh negara,
“Maka dalam kasus ini harusnya pemerintah dan masyarakat Indonesia mengubah cara pandang atas persoalan rasis, tedensi agama, dan diskriminatif dengan prinsip sosionasionalisme yakni mengedepankan kebangsaan dan kemanusian. Karena nasionalisme kita soal membangun kesamaan nasib dan kehendak untuk bersatu demi cita-cita bersama dalam upaya membangun sebuah negara yang merdeka, adil, dan makmur,” tandasnya.
Salah satu peserta aksi sekaligus Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bulaksumur DIY, Arief Muhammad menandaskan, Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara seharusnya bekerja sebagaimana mestinya dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Terutama dalam aspek Bhineka Tunggal Ikayang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa,
“NKRI yang terdiri atas beraneka ragam Budaya, Bahasa, Ras, Suku, Bangsa, Agama dan Kepercayaansudah menjadi seharusnya saling menjaga dan tolong menolong. Oleh sebab itu negara harus secara aktif melindungi dan memberi kepastian hukum terhadap segala bentuk ancaman yang dihadapi oleh setiap warga negara Republik Indonesia,” tegasnya.
Dalam aksinya, aliansi Solidaritas Cipayung Plus DIY menyampaikan point untuk dapat di terima dan dijalankan oleh pemerintah, yaitu
- Menuntut pemerintahan Jokowi untuk mengusut tuntas tentang pelanggaran Hukum dan HAM di Papua;
- Mengusut tuntas oknum-oknum tindakan represif, rasis dan diskriminatif terhadap masyarakat Papua;
- Mencabut Nota Kesepahaman TNI dan POLRI nomor B/2/I/2018 tentang perbantuan TNI kepada POLRI dalam rangka memelihara kemanaan dan ketertiban Masyarakat;
- Menuntut TNI dan POLRI harus profesional dalam menyikapi persoalan yang ada di Papua dengan mengedepankan pendekatan Persuasif dan Humanis;
- Menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kasus penistaan agama tanpa pandang bulu;
- Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga rasa aman atas tindakan diskriminatif berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan.
Sekadar informasi, aliansi Solidaritas Cipayung Plus DIY terdiri dari beberapa organisasi gerakan mahasiswa, antara lain HMI Cabang Bulak Sumur HMI Yogyakarta, GMKI Yogyakarta, PMKRI Yogyakarta, PMII DIY, PMII Sleman, IMM Djazman Al Kindi, GMNI Yogyakarta, LMND Yogyakarta, dan KMHDI Yogyakarta. (kt1)
Redaktur: Faisal
