YOGYAKARTA – Anggaran Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin ( Aslum ) KMS untuk masyarakat Kota Yogyakarta belum dicairkan. Hal itu menuai kritik sejumlah kalangan, karena anggaran tersebut sudah dianggarkan dalam APBD sebelum covid19.
Ketua DPN Repdem Bidang Otonomi dan Pemerintahan Daerah, Antonius Fokki Ardiyanto S.IP mengatakan, anggaran yang sedianya dicairkan Pemkot sebesar Rp 2.160.000 Juta/Orang/Tahun dan asistensi sosial disabilitas KMS sebesar Rp.3.600.000/orang/tahun.
Fokki yang juga anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta mengungkapkan, DPRD Kota Yogyakarta mendukung Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta tentang rasionalisasi anggaran masing- masing SKPD termasuk anggaran DPRD untuk penanganan covid19 di Kota Yogyakarta. Bentuk dukungan tersebut ditunjukkan DPRD dengan melakukan penyisiran anggarannya sehingga didapat angka Rp 8,4 miliar dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp 5,4 miliar untuk disumbangkan ke Pemkot,
“Jadi kami menyampaikan bahwa dalam menyikapi permasalahan covid19 ini meminta Walikota Kota Yogyakarta segera mencairkan dana Aslum Lansia dan Disabilitas. Artinya untuk Bansos berkaitan ini harusnya jangan dirasionalisasi tapi dicairkan karena ini sangat membantu bagi lansia dan disabilitas yang pasti terdampak dengan adanya covid19,” katanya disela memantau pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Kemensos melalui Dinas Sosial di Kecamatan Gondokusuman, Rabu (22/04/2020).
Fokki menjelskan, berdasarkan data jumlah Aslum lansia ber KMS di Kota Yogyakarta berjumlah 5913 orang dan yang disabilitas 225 orang.
Namun demikian, sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta, Fokki mengapresiasi kecepatan bertindak dari pemerintah pusat yang telah merealisasikan program PKH dan KKS sehingga sudah diakses oleh masyarakat ,
“Itu menurut saya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Harusnya Pemkot juga bertindak lebih cepat,” tegasnya. (kt1)
Redaktur: Faisal