WFH, Momentum Efektifitas Penerapan SPBE di Bapas Jogja

Yogyakarta – Sejak diberlakukan Work Form Home(WFH) dampak dari wabah Covid 19 , Salah satu sektor yang terdampak dan dirasakan masyarakat saat meluasnya wabah covid-19 adalah pelayanan publik, layanan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan hal tersebut juga berpengaruh di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta(Bapas Jogja), layanan pembimbingan, pengawasan, bahkan bimbingan kemandirian semua dilakukan dengan cara daring, sistem informasi dan teknologi serta penggunaan akun sosial media menjadi sarana terpenting dalam pelayanan, penjadwalan petugas layanan tetap dilaksanakan setiap harinya sesuai dengan protokol kesehatan, pelayanan online melalui website Bapas Jogja “Sibango” yang bisa diakses melalui telepon seluler atau komputer menjadi peran utama dan kontak layanan publik yang harus selalu siap menangani layanan pengguna jasa Bapas Jogja,Jumat(15/05/20).

Kepala Urusan Kepegawaian Bapas Jogja, Dian Dwi Pantoro mengatakan Sejatinya, pelayanan publik tidak boleh lumpuh saat ada wabah covid-19. Mengingat pelayanan publik adalah bukti hadirnya negara untuk melayani warganya. Namun, praktiknya tentu tidak semudah membalik telapak tangan.

“Sumber daya aparatur juga berkurang karena ada kebijakan bekerja dari rumah WFH,Kebijakan WFH sudah tepat karena di saat wabah seperti ini keselamatan dan kesehatan adalah prioritas utama. Spirit WFH adalah Aparatur Sipil Negara(ASN) tetap bekerja tetapi sekaligus bisa memutus mata rantai penyebaran covid-19. Kebijakan WFH tidak boleh disalahartikan. WFH bukan berarti libur apalagi liburan,”jelasnya.

“WFH berarti tetap harus kerja. Hanya tempat kerjanya saja yang secara fisik berpindah. Mungkin juga tidak harus berpakaian seragam dinas saat WFH. Sementara yang lain-lain seharusnya tetap. Utamanya, pada sisi target dan sasaran kinerjanya. Pengawasan terhadap kinerja PNS pun tetap bisa dilakukan,” tambahnya

“Sistem pengawasan kinerja pegawai terpantau dalam sistem informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) setiap harinya ada progres yang terlihat dalam sistem tersebut bahwa pegawai pada hari itu mengerjakan tugasnya atau tidak, selain itu penerapan tugas piket dan penjadwalan agar sistem manual pun juga tetap berjalan, dalam kondisi wabah covid 19 ini pun progress mewujudkan Zona Integritas(ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tetap harus berjalan” ungkap Dian.

Ditemui secara terpisah Kepala Bapas Jogja Muhammad Ali Syeh Banna mengatakan bahwa WFH juga menjadi momentum untuk mengukur efektifitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang sejak lama digaungkan.

“Baik dari sisi keandalan teknologi informasi, tata kelola birokrasi, dan yang terpenting kemudahan layanan kepada pengguna,Bapas Jogja mempunyai Sibango dimana aplikasi ini memudahkan pengguna jasa Bapas Jogja terutama Klien Bapas Jogja bisa mengakses informasi tentang bimbingan dan informasi mengenai integrasi dan program Bapas Jogja, selain itu juga sistem pengawasan dan pembimbingan secara daring selalu dilakukan, adanya call centre khusus selama covid 19 ini memudahkan klien baru untuk bisa mengakses informasi tentang prosedur pelayanan dan apel serta bimbingan ,” tuturnya.

“selain itu pekerjaan-pekerjaan administratif ASN mutlak harus dikerjakan saat WFH dengan memanfaatkan teknologi informasi. Begitu juga dengan rapat-rapat koordinasi. Telah banyak aplikasi yang memfasilitasi pertemuan secara daring. Kuncinya berada pada komitmen dan disiplin diri ASN. Mau tidak memanfaatkan WFH untuk bekerja sungguh-sungguh di rumah, tantangan menuju birokrasi modern adalah penggunaan teknologi, mengingat usia pegawai Bapas Jogja hampir 70% diatas 50 tahun keatas, tetapi Alhamdulillah komitmen dan semangat untuk memenuhi target kinerja tetap dijalankan, terbukti dengan proses pendampingan dan hasil pelaporan tetap berjalan sesuai jadwal,” jelas AliSyeh.

“Pemerintah telah resmi memperpanjang masa WFH. Kinerja dan pengabdian birokrasi tidak boleh berhenti. Bahkan di tengah wabah covid-19 sekalipun. Pemerintah sudah tepat memberikan perlindungan bagi ASN melalui WFH. Kini giliran sebaliknya, ASN yang harus menjawab kepercayaan pemerintah dan masyarakat. 
Caranya tetap all out bekerja walaupun dari rumah. Memberikan yang terbaik bagi masyarakat, kapanpun, dimanapun dan dalam situasi apapun. Hanya dengan cara seperti itu, birokrasi kita akan bertransformasi menuju birokrasi berkelas,”pungkas Alisyeh.(Hen)

Redaktur : Fefin Dwi S

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.