Integrasikan MONEV Napi Asimilasi dan Integrasi Kanwil Kemenkumham D.I. Y Launching Aplikasi SIMONAS

YOGYAKARTA – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan peluncuran (launching) dan Sosialisasi aplikasi SIMONAS dan Sidatin OY pada Selasa (30/11/20).

Sistem Informasi Monitoring Narapidana Asimilasi dan Integrasi (SIMONAS) bertujuan memberikan pedoman bagi setiap pihak yang melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan (WBP). Meningkatnya kualitas pembimbingan bagi WBP sehingga reintegrasi sosial dapat berjalan dengan optimal merupakan harapan utama diwujudkannya aplikasi SIMONAS.

Inisiator aplikasi SIMONAS, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kanwil kemenkumham D.I. Yogyakarta, Gusti Ayu Putu Suwardani menyampaikan realita yang terjadi pada saat ini bahwa masih kerap ditemukan WBP yang menjalani masa reintegrasi namun kondisinya belum memperoleh penerimaan dari masyarakat.

“Realitanya, tidak diterimanya WBP oleh masyarakat mendorong kita untuk meluncurkan aplikasi SIMONAS ini. Aplikasi ini akan mengintegrasikan peran serta antara pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat dalam hal ini adalah kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (Pokmas Lipas) dalam memberikan bimbingan kepada narapidana yang menjalani reintegrasi.” Paparnya.

Kepala Kantor Wilayah, Indro Purwoko dalam sambutannya mendukung penuh penggunaan aplikasi SIMONAS ini.

“SIMONAS ini adalah solusi yang jitu akan permasalahan narapidana yang tidak diterima masyarakat. Monitoring dalam program pembimbingan dikemas secara digital agar lebih efektif dalam implementasinya.” Ujar Kakanwil.

Turut dilakukan dalam kegiatan, Launching Aplikasi Data dan Informasi Orang Asing Bandara Yogyakarta (Sidatin OY) gagasan Kepala Divisi Keimigrasian, Yayan Indriana. Hadir dalam acara itu Kepala Divisi Administrasi, Faisol Ali, jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham D. I. Yogyakarta serta jajaran stakeholder eksternal. Sedangkan Jajaran Balai Pemasyarakatan dari Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan D.K.I Jakarta mengikuti jalannya acara secara virtual melalui aplikasi zoom.(Adi)

Redaktur: Hennyra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *