SEMARANG – Polda Metro Jaya secara resmi menahan Habib Rizieq Shihab (HRS) sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan dan melawan petugas terkait kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat (Jakpus). Hal itu menimbulkan gejolak baru pada masyarakat. Sejumlah tokoh organisasi mahasiswa berbasis Islam di Jawa Tengah, turut angkat bicara.
Kabid Eksternal Badko HMI Jateng-DIY Nur Hamdi mengatakan, dalam kasus ini, Kapolda harusnya kooperatif dalam penegakan hukum, penangkapan terhadap HRS harus jelas dan terukur pasalnya. Sebab, menurutnya kasus ini menyangkut berbagai hal yang harus diperhatikan,
“Banyak hal yang harus dipertimbangkan diantaranya dalam penindakan hukum. Jangan terlihat gagap. Ini akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi pemerintah lainnya termasuk mengganggu sistem stabilitas sosial politik di Indonesia yang hari ini semakin panas dan tidak terkontrol” Ujar Hamdi dalam pers rilis yang diterima redaksi, Senin (14/12/2020).
Hamdi menambahkan, ada banyak langkah yang lebih bijak dan arif dalam penegakan hukum di Indonesia. Aparat kepolisian jangan diskriminasi hukum, pasal yang diterapkan kepada HRS harus jelas dan jangan menimbulkan kontroversi dalam menentukan langkah hukum tersebut,
“Beberapa hari lalu di beberapa daerah baru menyelesaikan pesta demokrasi dengan aman dan damai tapi nyatanya saat ini Kapolda Metro Jaya mempertontonkan kepada publik diskriminasi hukum terhadap Ulama’. Harusnya jika terbukti HRS salah, tentukan jeratan hukum pasal-pasal yang pasti, umumkan kepada masyarakat secara terbuka jika itu terbukti salah. Tapi kalau tidak, jangan dibuat-buat. Karena berdampak pada kondusifitas dan keamanan negara,” tukas Hamdi
Hamdi meminta kepada Presiden untuk mengevaluasi Kapolri dan Kapolda Metro Jaya dalam hal ini bertanggung jawab penuh atas situasi sosial politik hari ini yang makin tidak menentu,
“Presiden harus tegas terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, persoalan bisa diselesaikan dengan duduk bersama agar tidak terjadinya perpecahan antar kelompok, semuanya harus saling mengedepankan kepentingan masyarakat, jangan sampai kemudian elit politik, aparat penegak hukum menganggap masyarakat sebagai musuh bersama, tentu hal tersebut akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemimpin” tegas Hamdi.
Hamdi menandaskan, publik juga patut menduga, dengan adanya penangkapan yang tidak berdasar terhadap HRS terkait adanya hasrat persaingan sebagai pimpinan tertinggi institusi Polri yang dalam waktu dekat ini akan ada pemilihan Kapolri,
“Jika benar iya, langkah tersebut sangat salah, justru dengan adanya penangkapan HRS semakin menimbulkan kondisi sosial politik nasional tidak menentu. Ujungnya presiden yang harus menanggung atas ketidak stabilan ini” tegas Hamdi
Menurutnya, HMI Badko Jateng-DIY akan segera mengajak konsolidasi bersama OKP tingkat provinsi untuk menentukan sikap tegas terhadap situasi yang semakin tidak terkontrol ini. (pr/kt1)
Redaktur: Faisal
