Penurunan Mobilitas Masih Sedikit, PPKM Darurat di DIY Masih Belum Sesuai Harapan

YOGYAKARTA – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berjalan sejak tanggal 3 Juli lalu belum sesuai harapan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatatakan, pengurangan mobilitas masyarakat belum signifikan,

“Masalah mobilitas belum turun sesuai harapan karena kita lihat misalnya Prameks itu penurunan jumlah penumpang yang masih belum seperti yang kita harapkan. Kita berharap Kementerian Perhubungan atau PT KAI ini bisa mengurangi jumlah trip Jogja-Solo yang menggunakan angkutan kereta supaya ada pengurangan mobilitas penduduk dari Solo ke Jogja atau sebaliknya,” kata Aji seusai mendampingi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengikuti rapat virtual dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarvest) Luhut Binsar Panjaitan, Rabu (07/ 07/2021) di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan.

Aji menjelaskan, Salah satu yang dilakukan DIY untuk mendukung PPKM Darurat adalah membuat rekayasa lalu lintas untuk mengurangi mobilitas. Melalui hal itu, masyarakat akan merasa tidak ingin keluar rumah karena tidak ingin repot dengan rekayasa lalu lintas. Sehingga jika tidak untuk bekerja dan hal penting lainnya, maka tidak akan keluar rumah,

“Targetnya (PPKM Darurat) tentu paling tidak sampai ke angka 50% nanti, tetapi Pak Gubernur DIY tadi menyampaikan kalau bisa kita pada minimal angka 30% itu berkurang dari sebelumnya,” ungkap Aji.

Terkait rapat virtual bersama Menkomarvest, menurut Aji point utamanya adalah penjelasan pemerintah pusat tentang klasifikasi esensial, nonesensial, dan critical yang harus disamakan persepsinya antara petugas dan pelaku industri.

Aji menyampaikan, dalam rapat sudah ada kesepakatan yang diambil antara kementerian dengan masing-masing Gubernur se-Jawa Bali terkait dengan aturan jam kerja pada PPKM Darurat,

“Tadi kita sepakati, walaupun itu critical atau esensial tetapi kalau dia tidak termasuk yang personil pokok, dan sebagai staf yang tidak critical, bisa digilir, maka kita tidak harus masuk 100%. Apalagi jika staf-staf ini pekerjaannya bisa dikerjakan dari rumah dengan menerapkan teknologi informasi, supaya angka mobilitas masyarakat itu bisa turun,” jelas Aji.

Menteri luhut dalam rapat juga menekankan adanya PPKM Darurat bertujuan untuk menekan laju angka kasus positif Covid–19 yang sangat pesat. Seperti saran rekomendasi dari para epidemiologis, maka pembatasan mobilitas menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. (pr/kt1)

(pr/kt1)

Redaktur: Faisal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.