JAKARTA – Pemerintah ingin menata kembali masalah minyak goreng (Migor) dari hulu hingga ke hilir. Hal itu bertujuan agar masalah pasokan Migor yang terbatas dan harganya yang cenderung tinggi seperti sekarang ini tidak terulang Kembali. Dengan penataan tersebut, diharapkan penerimaan negara bisa tetap bertambah.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring di Jakarta, Minggu (05/06/2022).
Luhut menjelaskan, penataan di hulu, pemerintah akan terus berusaha menyejahterakan petani sawit. Sedangkan di hilir, pemerintah akan menjamin pemenuhan masyarakat dalam mencari dan membeli Migor dengan harga yang wajar.
Namun di sisi lain, Kata Luhut, pemerintah juga akan meyakinkan para pengusaha minyak goreng, distributor dan pengecer, bahwa mereka dapat bergerak dan mendapatkan laba yang sesuai atas jasa produksi yang mereka lakukan.
“Kita tidak ingin juga pengusaha atau UMKM menjadi tidak mendapat untung dengan kepatutan,” katanya.
Selai itu, Luhut juga mengungkapkan pentingnya pembukaan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng karena ekspor tersebut berkaitan erat dengan pendapatan para petani sawit. Dengan demikian, kata dia, diharapkan nanti harga tandan buah segar (TBS) petani juga akan membaik.
Luhut juga mengatakan kementerian dan lembaga telah bekerja keras untuk mewujudkan agar keran impor kembali dibuka.
“Kami telah membuka peluang lebih dari 1 juta ton ekspor yang dilakukan dan secara bertahap ini juga sudah berjalan,” ujarnya.
Menko Luhut memastikan pemerintah akan terus memantau kinerja ekspor, terutama dampaknya terhadap harga TBS sawit di tingkat petani agar harganya tinggi.
“Kami berharap nanti harga TBS itu tidak kurang dari Rp2.500,” harapnya. (pr/kt3)
Redaktur: Faisal
