JAKARTA – Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah karena ketidakpastian global. Ancaman krisis ekonomi, dari krisis pangan, energi, hingga kenaikan inflasi dialami semua negara.
Menurut Jokowi, ancaman tersebut saat ini justru baru tahap awalan. Oleh karena itu, Indonesia harus menyiapkan diri menghadapi segala kemungkinan.
“Kita semua harus mempunyai kepekaan, harus punya sense of crisis. Kerja saat ini tidak bisa hanya makro saja, tapi mikronya atau detail juga harus tahu,” ungkap Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern 2022 secara daring pada Selasa (14/06/2022).
Dalam rapat yang dihadiri Para Gubernur di seluruh Provinsi dan Daerah Istimewa di Indonesia Jokowi menjelaskan, belanja pemerintah pusat dan daerah harus memiliki tiga hal, yakni menciptakan nilai tambah, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan efisien.
“Untuk itu, program belanja Produk Dalam Negeri (PDN) harus sukses dilaksanakan agar mampu mendorong perekonomian nasional. Karena itu, saya meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan BPKP untuk mengawal serius program belanja PDN dan harus berhasil. Saya minta agar semua Kabupaten, Kota, dan Provinsi juga bisa segera memiliki e-katalog lokal,” pintanya.
Jokowi menandaskan, dengan suksesnya program belanja PDN, pertumbuhan ekonomi nasional bisa semakin terdorong naik, jumlah PDN juga bisa ikut bertambah, sehingga lapangan kerja menjadi semakin banyak.
“Terakhir, saya tegaskan lagi agar pengawalan dilakukan secara konsisten. Jaga kepatuhan agar memenuhi target belanja produk dalam negeri,” tandasnya.
Rakornas yang diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini dihadiri pula oleh pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN serta pimpinan APIP, KLD dan pemeriksa eksternal. Sebagian peserta rapat hadir langsung di Istana Merdeka, Jakarta dan sebagian lainnya mengikuti rapat secara daring.
Pada sambutannya, Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, seperti arahan Presiden RI, pemanfaatan belanja pemerintah harus dimaksimalkan untuk menyerap produk dalam negeri, sehingga dapat mengalirkan manfaat secara maksimal kepada aktivitas ekonomi dalam negeri.
“Untuk itu pengawasan dilakukan lebih ketat oleh BPKP agar instruksi tersebut benar-benar bisa dijalankan,” ujarnya.
Ateh mengungkapkan, sampai triwulan I 2022, e-katalog Indonesia masih didominasi produk impor. Namun setelah terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2022, kondisi berangsur membaik. Pada minggu ketiga Mei 2022 produk lokal sudah mendominasi produk tayang, meski secara transaksi masih didominasi produk luar negeri.
“Alhamdulillah, sampai 13 Juni 2022, produk dalam negeri untuk pertama kalinya mendominasi e-katalog, baik produk tayang maupun transaksinya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, rakornas kali ini merupakan komitmen BPKP RI untuk merumuskan solusi dan strategi pengawalan terciptanya ekosistem yang mendukung supremasi produk lokal pada pasar domestik secara berkelanjutan. (pr/kt4)
Redaktur: Faisal
