YOGYAKARTA – Kasus dugaan pemaksaan berjilbab terhadap salah seorang siswi di SMA N 1 Banguntapan, Bantul terus didalami Inspektorat Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan (Irjen Kemendikbud).
Dalam investigasinya, Tim dari Irjen Kemendikbud, telah menemukan indikasi adanya unsur pemaksaan. Hal itu terkuak srtelah dilakukan pemeriksaan terhadap video CCTV di sekolah tersebut.
Menanggapi hal itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan HB X menuturkan apapun alasannya, pemaksaan terhadap siswi sekolah negeri untuk berhijab, tidak bisa dibenarkan.
Sri Sultan menegaskan, aturan penggunaan seragam sekolah sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah.
“Biarpun sesama orang muslim tapi jangan paksa ya, ndak boleh (sesuai Permendikbud),” tuturnya saat diminta komentar wartawan di DPRD DIY, Jumat (05/08/2022).
Terkait adanya informasi yang mengemuka bahwa SMAN 1 Banguntapan yang diduga mewajibkan siswi muslim untuk berjilbab, beralasan untuk mendongkak akreditasi sekolah, Sri Sultan juga menyayangkannya.
Ia kembali menekankan agar Setiap sekolah tidak seenaknya menafsirkan aturan pemerintah, sehingga justru melanggar aturan tersebut.
“Sudah jelas kok aturannya,” tegas Sri Sultan.
Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu siswi SMA N 1 Banguntapan mengaku dipaksa berjilbab oleh oknum Guru BK. Akibatnya siswi tersebut semoat mengalami depresi dan akhirnya pindah sekolah.
Sementara dari pihak sekolah membantah hal tersebut. Menurut pihak sekolah, tidak ada pemaksaan. Yang terjadi adalah memberikan tutorial berjilbab kepada sisiwi muslim tersebut yang mengaku tidak bisa memakai jilbab. (kt1)
Redaktur: Faisal
