YOGYAKARTA – Kawasan Wisata Malioboro, Kota Yogyakarta bersiap menyambut wisatawan saat libur natal 2022 dan tahun baru di tahun 2023 ( Nataru ). Setelah melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Malioboro, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta memastikan Icon wisata Yogyakarta ini siap menerima limpahan wisatawan musim libur Nataru tahun ini.
Guna mengoptimalkan persiapan, Komisi B Mendorong kebijakan eksekutif yaitu agar Kawasan Taman Parkir Abu Bakar Ali diminta kembali pengelolaannya oleh Pemda DIY mulai 1 Januari 2023.
“Dan lewat perjuangan semua pihak termasuk kawan kawan Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, nasib ratusan rakyat yang mengais rejeki di kawasan tersebut baik sebagai juru parkir, umkm dan pengasong di tahun 2023 dapat terjamin karena sebelumnya Pemerintah Propinsi DIY meminta untuk dikosongkan,” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro.
Anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, sidak yang diikuti oleh anggota Komisi B tersebut sudah dilaksanakan pada 27 Desember 2022 yang lalu. Menurutnya, Sidak bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menghadapi wisatawan pada masa libur Nataru.
“Sidak bertujuan untuk melihat secara langsung kesiapan berbagai pemangku kepentingan dan kebijakan yang mengelola kawasan malioboro yang juga menjadi ikon pariwisata di Kota Yogyakarta dalam menghadapi liburan panjang masa natal dan tahun baru,” kata Suswanto
Pada saat sidak Komisi B DPRD Kota Yogyakarta tersebut, Kepala UPT Pengelolaan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Ekwanto juga tengah berada di lapangan untuk memantau segala sesuatu yang berada di Malioboro yang menjadi tanggung jawabnya.
“Dalam hal ini Komisi B DPRD Kota Yogyakarta memberikan appresiasi kepada beliau,” ucap Suswanto.
Suswanto menambahkan, selain terkait pengelolaan kawasan Taman Parkir Abu Bakar Ali, kepada Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Ekwanto juga meminta dukungan supaya keberadaan kantor UPT Pengelolaan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta di Kalurahan Tegalpanggung, dapat dipertahankan.
“Keberadaannya UPT Pengelolaan Cagar Budaya perlu dipertahankan demi kelancaran dan kesuksesan kerja-kerja dalam mengelola kawasan Malioboro,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto S.IP mengungkapkan, ia akan berusaha menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kebijakan dan kepentingan yang berada di tingkatan kota dan wilayah untuk mempertahankan kantor UPT Pengelolaan Cagar Budaya. Terlebih, lokasi kantor termasuk dalam wilah Daerah Pemilihannya.
“Konsep yang akan saya tawarkan adalah kantor UPT tetap di lokasi tersebut sedangkan kantor Kalurahan Tegalpanggung yang juga dibutuhkan untuk memperlancar pelayanan masyarakat di wilayah dibangun dua tingkat ke atas dan satu tingkat ke bawah untuk parkir,” kata Fokki.
Terkait Sidak di Malioboro beberapa yang lalu, Fokki mengungkapkan, rombongan Komisi B DPRD Kota Yogyakarta menyusuri kawasan Malioboro untuk melihat situasi dan kondisi secara langsung. Dari hasil penyusuran tersebut, juga bertemu dari unsur satpol pp dan linmas yang bertugas di kawasan tersebut.
Ia mendapatkan data bahwa petugas Linmas dan Satpol PP bertugas di kawasan tersebut dibagi 2 shift dan bertugas menegakkan perda terutama perda kawasan tanpa rokok KTR dan perda PKL serta perda ketertiban umum.
“Kami langsung meminta petugas Satpol PP dan Linmas untuk dapat menertibkan becak yang mangkal di depan Hotel Garuda karena mengganggu pejalan kaki dan mangkal di trotoar yang bukan peruntukkannya,” tandas Fokki.
“Sidak diakhiri di posko Dinas Pariwisata yang berada di depan Plaza Malioboro dimana di posko tersebut bertugas kawan kawan dari Dinas Pariwisata yang melibatkan organisasi pramuwisata serta dimas diajeng djogya yang bertugas memberikan informasi informasi berkaitan dengan pariwisata di Kota Yogyakarta,” sambung Fokki yang juga anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan. (rd1)
Redaktur: Ja’faruddin AS
