YOGYAKARTA – Munculnya profil Joko Widodo alias Jokowi dalam soal Ujian Nasional (UN) tingkat SLTA Tahun 2014, dinilai sarat unsur politik. Munculnya Profil Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi Calon Presiden (Capres) dari PDIP pada soal Bahasa Indonesia itu mendapat kecaman dari banyak pihak.
“Menurut saya soal UN yang ada profil Jokowi sangat politis. Sebab, situasi politik saat ini, dimana sebentar lagi kita atahu akan dihelat Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Jokowi salah satu Capres yang diusung PDIP. Ini preseden buruk bagi dunia pendidikan kita,” ujar pengamat sosial sekaligus budayawan Lawangajeng, Wahyu NH Aly, saat dihubungi jogjakartanews.com melalui telepon, Rabu (16/04/2014) .
Wahyu menandaskan, salah satu soal yang dikerjakan siswa pada hari pertama UN tersebut mengarah pada pembentukan citra Jokowi di kalangan pemilih pemula tersebut, juga merusak demokrasi.
“Ini kan tidak fair, masyarakat awam saja bisa menilai. Seharusnya dunia pendidikan netral dari kepentingan politik praktis seperti ini. Seharusnya kementrian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) tidak memasukkan soal itu dalam UN,” tegasnya.
Siapa yang paling bertanggungjawab atas kasus ini? Wahyu langsung menuding jika Kemendikbud, M. Nuh, yang seharusnya bertanggungjawab dan menjelaskan.
“Karena ini sangat politis dan terkait UN, tentu Kemendikbud yang harus bertanggungjawab. Jangan sampai belum apa-apa Pilpres sudah diwarnai kecurangan seperti ini. Ini namanya menodai demokrasi juga. Mendikbud harus segera klarifikasi hal ini” pungkasnya. (yud)
Redaktur: Rudi F
