YOGYAKARTA – Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia Kota Yogyakarta ( ISRI Yogyakarta ) mengkritik pembentukan dan pengelolaan Board of Peace yang dinilai tidak memiliki urgensi bagi kepentingan rakyat kecil serta berpotensi memboroskan anggaran negara. ISRI menyoroti alokasi dana hingga 1 juta dolar AS dari APBN untuk iuran keanggotaan lembaga tersebut.
Dalam pernyataan resminya yang disampaikan Senin (2/2/2026), ISRI Kota Yogyakarta menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi nasional yang tengah dihadapkan pada tekanan ekonomi, meningkatnya biaya hidup, serta persoalan ketimpangan sosial.
“Di tengah krisis ekonomi dan beban hidup masyarakat yang terus meningkat, kebijakan ini mencerminkan orientasi elite-sentris dan menjauh dari prioritas kebutuhan rakyat kecil,” tegas ISRI dalam rilis yang ditandatangani Ketua ISRI Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP.
Dari perspektif geopolitik, ISRI menilai Board of Peace lebih bersifat simbolik dan berorientasi pada pencitraan diplomatik internasional, ketimbang kebutuhan strategis yang nyata. Indonesia, menurut ISRI, tidak berada dalam situasi konflik terbuka yang menuntut pembentukan lembaga baru dengan pembiayaan besar.
ISRI juga menekankan bahwa prinsip diplomasi perdamaian sejatinya telah melekat dalam konstitusi serta politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dijalankan Indonesia, tanpa harus membentuk struktur tambahan yang menyedot anggaran negara.
“Forum-forum perdamaian semacam ini dalam praktik global kerap menjadi arena konsolidasi elite internasional, namun minim dampak konkret terhadap persoalan mendasar rakyat seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi,” lanjut pernyataan tersebut.
Dari sisi ekonomi politik, ISRI Kota Yogyakarta menilai pengeluaran APBN untuk Board of Peace sebagai bentuk kebijakan fiskal yang tidak tepat sasaran. Di saat masyarakat menghadapi kenaikan harga pangan, biaya pendidikan dan kesehatan, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja, negara justru mengalokasikan anggaran untuk lembaga yang manfaatnya dinilai tidak terukur dan tidak dirasakan langsung oleh publik.
ISRI menegaskan bahwa setiap rupiah APBN seharusnya diprioritaskan untuk sektor yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, seperti penguatan ekonomi rakyat kecil dan UMKM, perlindungan sosial berkelanjutan, pendidikan dan kesehatan publik, reforma agraria, serta penciptaan lapangan kerja produktif.
Menurut ISRI, perdamaian sejati tidak dibangun melalui forum internasional yang mahal dan bersifat simbolik, melainkan melalui keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan keberpihakan negara kepada kelompok masyarakat marjinal.
“Tanpa keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, Board of Peace berpotensi hanya menjadi monumen birokrasi yang menghabiskan anggaran, namun miskin makna bagi kehidupan rakyat,” tegas ISRI.
Atas dasar tersebut, ISRI Kota Yogyakarta mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembiayaan dan urgensi Board of Peace, membuka transparansi penggunaan APBN dalam program diplomasi elite, serta mendorong realokasi anggaran ke sektor-sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
“Negara harus kembali pada mandat konstitusionalnya, yakni melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, bukan memproduksi kebijakan yang menjauh dari denyut nadi rakyat,” pungkas Antonius Fokki Ardiyanto. (pr/kt1)*
Redaktur: Faisal
