BANDUNG – Ketua Dewan Pembina IKA Muda UNPAD, Kang Fuad Rinaldi, menyampaikan keprihatinan sekaligus mendesak Sudaryono untuk melepaskan jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah setelah dipercaya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memimpin Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Kang Fuad, Badan Gizi Nasional merupakan institusi strategis yang bertanggung jawab menjalankan salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yaitu peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui Program Makan Bergizi. Karena itu, kepemimpinan BGN harus berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan politik praktis ataupun kepentingan partai.
“Jabatan Kepala Badan Gizi Nasional harus benar-benar independen. Demi menjaga kepercayaan publik, kami mendesak Sudaryono untuk mundur dari jabatan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah agar tidak terjadi konflik kepentingan maupun persepsi bahwa program nasional digunakan untuk kepentingan politik,” tegas Kang Fuad.
Ia menilai bahwa program-program yang menyangkut pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak Indonesia, harus dijalankan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan politik apa pun. Menurutnya, keberhasilan program tersebut akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Selain itu, Kang Fuad juga menyampaikan pandangannya bahwa rekam jejak Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian belum menunjukkan capaian yang menonjol di mata publik. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa penunjukan pejabat strategis semestinya didasarkan pada proses seleksi yang objektif, transparan, dan berbasis kompetensi.
“Jabatan strategis negara seharusnya diberikan kepada figur yang memiliki rekam jejak, kapasitas, dan prestasi yang terukur. Proses pengisian jabatan publik perlu mengedepankan prinsip meritokrasi agar menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu menjalankan amanah rakyat,” ujarnya.
Kang Fuad menambahkan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan untuk melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Program Makan Bergizi adalah program yang sangat mulia. Justru karena pentingnya program ini, seluruh proses pengelolaannya harus terbebas dari potensi konflik kepentingan dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Kepentingan rakyat harus selalu ditempatkan di atas kepentingan politik,” pungkasnya.
IKA Muda UNPAD berharap pemerintah terus memperkuat tata kelola lembaga-lembaga strategis dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta prinsip merit dalam setiap penunjukan pejabat publik sehingga seluruh program nasional dapat berjalan efektif dan memperoleh kepercayaan masyarakat.(pr/kt1)***
