JAK Desak BPKP Bantul Tuntaskan PKN Dugaan Korupsi Dana Hibah Persiba Bantul


Tytut Ratih Kusumo. Foto: Bahar

BANTUL - Aktivitis anti korupsi yang tergabung dalam Jaringan Anti Korupsi (JAK) Yogyakarta, mendatangi kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY, Jalan Parangtritis, Bantul, Yogyakarta, pada Senin (07/07/2014) siang. Mereka mendesak BPKP Bantul segera memperjelas Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dalam kasus dugaan korupsi dana Hibah Persiba Bantul senilAI Rp.12, 5 miliar.

Koordinator Masyarakat Transparansi Bantul (MTB), Irwan Suryono sekaligus juru bicara rombongan JAK mengatakan, kedatangan JAK ke kantor BPKP Perwakilan DIY tersebut bermaksud untuk menanyakan perkembangan terkini terhadap proses Perhitungan Kerugian Negara (PKN) yang dilakukan oleh BPKP DIY atas kasus dana hibah Persiba Bantul.

"Tadi kami sempat tidak diperbolehkan oleh SATPAM untuk menemui pimpinan karena tidak ada surat permohonan terlebih dahulu, tapi setelah adanya dialog, akhirnya kami diperbolehkan bertemu dan berdialog dengan pimpinan BPKP DIY," kata Irwan kepada jogjakartanews.com, Senin (07/07/2014) saat ditemui di kantor BPKP Perwakilan DIY.

Rombongan JAK yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Bantul, Jogja Corruption Watch, Pukat Korupsi UGM, GEBRAK, dan Forum LSM DIY. Para aktivis anti korupsi ini diterima langsung oleh Kepala BPKP Perwakilan DIY, Tytut  Ratih Kusumo. Dihadapan rombongan JAK, Tytut mengutarakan bahwa BPKP DIY berusaha bekerja secara profesional, tranparan dan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sebenarnya berkas sudah ada dari penyidik Kejati DIY, namun kami masih perlu adanya penguatan data untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara agar ketika di persidangan nanti data-data dan hasil kami semakin kuat," ujarnya.

Lebih lanjut Tytut mengaku, dirinya bersama tim dalam melakukan Perhitungan Kerugian Negara atas kasus hibah Persiba Bantul perlu waktu yang cukup agar hasilnya memuaskan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami belum bisa menarget kapan ini selesai dan tentu masih menunggu data-data yang kami perlukan dari penyidik dari Kejati DIY," sambungnya.

Saat disinggung soal data apa lagi yang perlu dikuatkan, Kepala BPKP Perwakilan ini irit untuk bicara. "Kami tidak bisa menyebutkan data-data apa lagi yang harus diperkuatkan tapi yang jelas kami inten melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para penyidik di Kejati DIY," pungkasnya. (bhr)

Redaktur: Tarnowo


 



Terpopuler


Baca Juga