Kamis, 28/08/2014 10:48 WIB | Dibaca: 1748 kali

PB HMI Bahas Prospek Pendidikan pada Pemerintahan Jokowi-JK


Foto: doc/istimewa

JAKARTA- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Iskam (PB-HMI) membahas "Prospek pendidikan pada pemerintahan Jokowi-Jk" dalam diskusi yang digelar oleh Bidang Pendidikan dan Kebudayaan PB HMI di Sekretariat PB HMI Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber antara lain, Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, (wakil menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Pendidikan) Prof. Dr. H. Djaali (Rektor UNJ), Anies Baswedan, Ph.D (Tim Transisi Jokowi-JK) dan Ketum PB HMI, Muh. Arief Rosyid.
Namun, sampai kegiatan tersebut dimulai, hanya dihadiri oleh Prof. Musliar Kasim (Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaa Bidang Pendidikan) dan Ketua Umum PB HMI.

Dalam diskusi tersebut, Musliar Kasim menyampaikan bahwa dia berharap kepemimpinan ke depan harus mampu mensinergiskan program-program yang telah dilakukan oleh pemerintahan sekarang.

"Banyak hal yang telah kami lakukan dengan sangat baik, namun mendapat banyak kritikan dari banyak kalangan, harapannya Jokowi-JK ke depan bisa melanjutkan, misalnya tentang Kurikulum 2013 yang banyak di Apresiasi oleh banyak pihak, bahkan luar negeri," tutur Mantan Rektor Universitas Andalas Padang ini.

Sementara, Muh. Arief Rosyid menyampaikan sinergitas itu penting untuk diperhatikan agar pembangunan di bidang Pendidikan bisa optimal,

"Jangan masyarakat terstigma dengan idiom, ganti rezim ganti sistem. Pemerintah harus fokus pada peningkatan kualias pembangunan Manusia untuk menyambut bonus demografi" tutur Arief yang bru saja menyelesaikan Studi S2 di UI.

Dalam diskusi yang dihadiri oleh skitar 50 peserta tersebut, banyak yang terlihat kecewa atas ketidakhadiran dari oleh salah satu dari Tim Transisi Jokowi-JK sebagai narasumber,

"Sebenarnya, kami sangat berharap salah satu TIM Transisi bisa hadir untuk mempresentasikan visi-misi Jokowi-JK di Bidang Pendidikan. Masyarakat mesti tahu juga apa yang akan dilaksakan oleh pemerintahan selanjutnya." Ujar Faisal Muchlis, Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan PB HMI.

Terpisah, salah satu fungsionaris PB HMI Departemen Kewirausahaan yang berhalangan hadir, Aristianto Zamzami, S.Pd mengatakan, persoalan pendidikan di Indonesia menjadi salah satu problem kebangsaan yang harus mendapat perhatian khusus pemerintahan Jokowi-JK,

"Apa yang digagas Pemerintahan SBY-Budiono memang perlu diakselerasi di pemerintahan Jokowi-JK, namun tidak harus hanya copy paste dan melanjutkan. Jika memang ada konsep yang perlu ditambahkan atau bahkan dikurangi tidak menjadi masalah, selama berorientasi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia," pungkas Mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Jakarta ini. (lia)

Redaktur: Tarnowo

 

Berita Terkait

 





Baca Juga