JAKARTA – Hasil sidang paripurna DPR yang mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada Jumat (26/09/2014) dini hari tadi banyak dinilai berakhir dengan kemenangan koalisi Merah Putih pendukung Pilkada melalui DPRD.
“Bisa dikatakan UU Pilkada adalah kemenangan Parpol yang ‘bersebrangan’ dengan Pasangan Presiden dan wakil Presiden terpilih, Joko Widodo- Jusuf Kala (Jokowi-Jk) dan kemenangan sisa-sisa tenaga dari sebagian anggota dewan yang tidak terpilih lagi. Suatu kemenangan yang bisa meringankan perasaan akibat kekalahan dalam pilpres,” kata pengamat politik Sayuti Asyathri kepada jogjakartanews.com di Jakarta, Jumat (26/09/2014)
Namun dikatakan salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini, harus diingat bahwa putusan tersebut sebenarnya sangat rentan dengan gugatan publik, gugatan sejarah reformasi, demokrasi, akal sehat, dan terutama rentan atas gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain itu, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan melalui Perpu yang bisa saja diajukan pemerintahan baru dengan dukungan anggota dewan dalam formasi baru sebagai hasil dari restrukturisasi komposisi dalam kaitan denga formasi portofolio Parpol dalam kabinet mendatang.
“Tetapi kemenangan sejati boleh jadi justru ada pada Megawati, Jokowi-Jk. Karena putusan yang menunjukkan tiadanya perubahan sikap umum dari koalisi penentang Jokowi-Jk juga menunjukkan suatu hal yang pasti bahwa Mega-Jokowi-Jk tidak membuka pintu negosiasi dan kompromi atas tekanan bargaining soal RUU pilkada terhadap formasi dan portofolio kabinet dan kualifikasi pemerintahan akan datang,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan mantan Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) ini, koalisi Jokowi- Jk bisa dianggap tetap konsisten menjaga integritas dan kehormatan formasi pemerintahan ke depan agar tetap berhikmat pada kepentingan nasional,
“Yakni kepentingan menghadirkan suatu pemerintahan yang benar-benar dipersiapkan untuk melayani rakyat, mengatasi krisis, dan memajukan serta mengharumkan peradaban Indonesia tercinta,” tukasnya.
Sayuti memprediksi, pemerintah Jokowi-Jk akan membentuk suatu kualifikasi pemerintahan yang tidak dihasilkan dari sebuah model tambal sulam hasil negosiasi dan kompromi yang bisa mengorbankan kepertingan nasional jangka menengah dan panjang.
“Kepentingan nasional tersebut adalah kepentingan bersama yang perlu dibela, karena implisit di dalamnya adalah juga kepentingan dalam dimensi fitrah dari mereka yang untuk saat ini terlihat masih bersebrangan dengan Jokowi-Jk,” pungkasnya. (pr)
Redaktur: Rudi F
