YOGYAKARTA – Adanya kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendominasi Parlemen (DPR), berpotensi menimbulkan berbagai kebuntuan politik bagi pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Jusuf Kalla).
Hal itu dikemukakan pengamat politik UGM, Dr. Mada Sukmajati . Menurutnya, banyak yang melihat pemerintahan yang tidak didukung kekuatan mayoritas di parlemen tidak akan efektif.
Mada mencontohkan kasus yang juga terjadi di Amerika latin dengan hadirnya pemerintahan minoritas dukungan di parlemen tersebut berujung dengan adanya kudeta militer.
“Contoh lain, kebuntuan politik antara pemerintah dan parlemen di AS sempat memicu dilakukannya shutdown oleh Obama,” ungkapnya dalam diskusi bertemakan “Menjegal Jokowi, Ambisi Koalisi Merah Putih dan Masa Depan Demokrasi Prosedural” yang digelar di MAP UGM, Selasa (21/10/2014) kemarin.
Namun di sisi lain, kata dia, adanya kekuatan oposisi KMP yang lebih besar dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung pemerintah, adalah wajar karena akan ada check and balance.
“Selain itu di masa transisi pergantian presiden bisa saja terjadi,”katanya sebagaimana dikutip dalam rilis resmi UGM yang diunggah, Rabu (22/10/2014).
Dalam kesempatan tersebut, Mada menjelaskan beberapa sebab terjadinya pemerintahan ‘terbelah’, yaitu split ticket voting, sistem multipartai, sistem pemilu proporsional dan perilaku elit.
“Selain munculnya pemerintahan minoritas (dukungan parlemen), pemerintahan ‘terbelah’ bisa menimbulkan beberapa dampak lainnya seperti pemerintah yang tidak efektif, kepentingan publik yang terabaikan, kehancuran demokrasi hingga penyederhanaan sistem kepartaian,”ungkapnya.
Imbas dari terbelahnya kekuatan di DPR, kata dia, bisa sampai ke daerah misalnya dalam pembentukan alat kelengkapan di DPRD. Melihat kondisi itu Mada melihat masih ada beberapa terobosan yang bisa dilakukan Jokowi.
“Pemerintah bisa tetap terus maju dengan program kerja tanpa banyak menghiraukan ‘gangguan’ di parlemen. Selain itu blusukan yang selama ini sering dilakukan Jokowi perlu terus ditingkatkan baik di kalangan elit politik, rakyat bahkan ke luar negeri,” ungkapnya.
Demi terselenggaranya pemerintahan yang efektif untuk kemajuan bangsa, kata dia, oposisi di KMP sebaiknya juga bisa mengimbangi dengan program yang memang benar-benar pro rakyat dan bukan direkayasa.
Mada juga menilai Arsitektur kabinet Jokowi-JK cukup penting untuk efisiensi program pemerintah. Dalam 100 hari pertama kabinet Jokowi-JK diharapkan bisa meyakinkan masyarakat bahwa mereka serius untuk menciptakan kesejahteraan.
“Meskipun demikian dukungan dari pemerintah daerah, relawan, pihak luar negeri serta kontrol masyarakat sipil sangat diharapkan untuk menguatkan pemerintahan Jokowi-JK,” pungkasnya (pr/ian)
Redaktur: Rudi F
