Minggu, 15/03/2015 00:01 WIB | Dibaca: 1376 kali

R(evolusi) Dana Parpol


doc.

Oleh: Arifki*

PARTAI politik kita, ibarat “cendawan” dimusim hujan—merajalela pada saat “kenduri” demokrasi. Namun, pada saat musim panas, ia mati karena tak hidup dengan “kemapanan” tekanan cuaca . Partai politik yang hanya bisa hidup pada musim hujan, menikmati “kesegaran” cuaca pemilu untuk tetap bertahan, berhutang demi “peluang kekuasaan”. Tetapi, pada musim panas, anggaran partai politik terus mengalami “kehausan” modal. Sehingga korupsi selalu menjadi alasan, kekuarangan anggaran!

Dana 1 Triliun

Munculnya wacana, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, tentang dana Parpol sebesar 1 Triluan pertahun, bagi sebagian kalangan ini menjadi solusi keberadaan partai politik, yang tak memiliki operasional anggaran organisasi yang jelas. Makanya, Parpol Indonesia “selalu” menjadi kecurigaan akan dana yang mereka dapatkan dan kelola, sebagai anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan.

Jika benar, wacana yang dikemukakan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai realisasi dalam kenyataan Partai Politik kita kedepannya. Ada hal yang patut kita apresiasi, dan adapula beberapa fakta penting yang harus kita hawatirkan jika dana 1 Triliun ini tak akan mengubah sikap partai yang belakangan ini, sebagai dalang “pembegalan” anggaran negara, dengan legitimasi kekuasan.

Penghargaan akan kebijakan ini jika dilaksanakan kebiasaannya selalu dilakukan oleh Partai Politik dalam memungut biaya operasional Parpol dari seperempat/setengah gaji anggota dewan yang sedang bertugas dari fraksi partai masing-masing.  Ini bagi sebahagian anggota dewan adalah biasa. Tetapi, jika hal ini terus dilakukan oleh parpol yang ada di Indonesia. Masalah yang lebih besar sering menjadi dalih bagi anggota dewan untuk melakukan “korupsi”.

Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh seorang anggota DPR dalam mengkampanyekan diri mereka akan terpilih, terkadang melawan akal logika. Gaji mereka lima tahun, kalah bersaing dengan biaya kampanye yang mereka lakukan. Pertanyaan besarnya, dengan apa mereka akan mengeluarkan dana yang “besar pasak dari pada tiang”, dalam kajian angka-angka—pengelolaan biaya kampanye caleg, dengan gajinya tidak masuk akal—sebagai langkah ia akan mengeluarkan biaya kampanye yang melebih gaji mereka. Tetapi, senyata dalam praktik itu masuk akal bahkan menguntungkan.

Hal positif yang ada, jika anggaran 1 Triliun satu partai pertahun adalah langkah dalam menekan kejujuran partai dalam membangun deal-deal politik dengan swasta. Swasta memberikan deal modal politik dan calon mempermudah legitimasi swasta, jika mendapatkan “kekuasannya” tersebut. Tetapi, anggaran 1 Triluan jangan hanya menjadi rutinitas yang memperalat “dana tahunan”, sebagai langkah dalam membangun partai baru, atau partai lama yang sudah terseok-terseok tetap dipaksa membawa beban berat amanah rakyat, dengan mencuri anggaran tahunan Parpol  tahunan sebagai “ladang penghidupan” kader/petinggi partai.

Langkah Strategis

Penambahan anggaran, untuk Parpol Indonesia kedepannyannya memang perlu, karena jika modal yang dikeluarkan negara hanya menghitung jumlah kursi yang didapatkan di parleman. Maka, pertarungan partai besar dan kecil tetap menjadi masalah dari pemilu ke pemilu.

Dana 1 Triliunan, hendaknya tidak sebesar itu diberikan kepada partai jika partai politik kita masih berada dalam jumlah yang relatif banyak jika kita mengukur efektifitas anggaran yang akan diberikan negara, dengan Parpol kita yang belum dikurangi jumlahnya. Makanya, banyaknya Parpol tanpa memberikan kontrbusi dan fungs bagi masyarakat dalam refresentasi politik, hendaknya bubarkan diri/bergabung dengan partai yang sama dengan “komtimen” ideoligi yang mereka bawa.

Faksi yang terjadi dikalangan parpol besar malahan menjadi masalah untuk munculnya partai-partai baru yang merupakan embrio partai lama. Karena, persoalan pembagiaan kekuasaan dan egoisme politik, mendirikan parpol baru sebagai “intrik” menyelinap dalam “ruang publik” demokrasi, bisa menghasilkan partai baru sebagai landasan dalam “kekalahan” dari partai mereka dilahirkan, melawan dengan mendirikan partai baru. Sehingga kompetisi yang ada dalam ruang demokrasi Indonesia lebih cendrung pertarungan “seperguruan silat politik”. Karena, saat menghadapi dunia nyata berbenturan dengan perpecahan “nilai”,  bukan  karena langkah “ideologi”, tetapi kepentingan yang mengalahkan “ideologi” berbuat untuk negara, dikalahkan dengan “niatan” pribadi.

Kemunculan wacana dana 1 Triliunan, bagi Parpol yang masih tetap menjaga “garis ideologi” dengan pengelolaan partainya. Dana ini, adalah vitamin dalam menekan kadernya untuk tidak lagi mencari dana “hitam” untuk operasional partai, dengan melepaskan fungsi sebagai wakil rakyat. Yang biasanya, membangun deal-deal dengan cukong demokrasi sebagai “aktor bayangan” pengendali parpol.

Harapan

Jika wacana ini menjadi kenyataan, mental wakil rakyat harus diberikan juga vitamin. Setelah itu, Parpol mendapatkan amunisi sebagai “penyehatan” organisasi dari keterpurukan. Sedangkan kader, sebagai orang yang sudah terbiasa dengan sistem lama, tradisi panjang deal-deal dengan cukong demokrasi. Harus menjadi pengawasan penting bagi masyarakat dan Parpol itu sendiri. Langkah negara lebih peduli dengan Parpol, menyuntikan dana 1 Triliunan pertahun, itu semua juga memberikan efek kepada pengurangan “tindakan korupsi”. Karena, alasan yang selalu didalihkan jika anggota DPR korupsi, gaji mereka disetorkan kepada partai sebagai anggaran operasional organisasi.  Ini tidak akan ada lagi menjadi alasan, anggota dewan tidak lagi memberikan yang terbaik pada kualitas undang-undang. Karena operasional partai telah selesai dengan bantuan negara.

Jika nantinya aturan ini telah disahkan, mental Parpol dan kadernya juga tak berjauhan dengan pengharapan. Maka, Parpol kita bukanlah rusak karena anggarannya tetapi karena mental kadernya. Setepatnya, jargon Revolusi Mental lebih didahului dari Partai Politik, setelah itu baru menuju rakyat!

*Aktivis HMI Cabang Padang, Sumbar



    
    
    
    
    


 





Baca Juga