JAKARTA – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika mengunjungi bursa saham menyatakan sebaiknya seluruh BUMN di privatisasi dinilai sebagai pernyataan yang bertolak belakang dengan cita cita Trisakti dan Nawacita.
“Jika BUMN dipriavtisasi semua maka kedaulatan ekonomi dan politik Ekonomi berdikari Tidak lagi dimiliki oleh bangsa Indonesia,” kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu), Arief Poyuono dalam keterangan pers yang diterima jogjakartanews.com, Kamis (09/04/2015)
Arif menjelaskan, perlu diketahui BUMN adalah salah satu dari kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia selain kekayaan yang ada di bumi,laut dan angkasa. Jika BUMN di privatisasi semua, kata dia, maka sudah dapat dipastikan kontrol exploitasi kekayaan negara yang menguasai hidup orang sudah tidak sesepenuhnya dikendalikan oleh Pemerintah.
“Artinya pemegang saham BUMN dipublik terutama investor asing akan ikut mengendalikan kebijakan BUMN dan roh BUMN yang sebenarnya sebagai alat kontrol Ekonomi nasional dan sebagai sarana untuk melakukan Operasi Pasar jika terjadi Kenaikan Harga Harga barang dan jasa yang menciptakan inflasi dan menurunkan daya beli Masyarakat,” tukasnya .
“Sangat jelas pernyataan Jokowi yang ingin memprivatisasi BUMN akibat dari masukan yang meyesatkan dari Menteri BUMN dengan jebakan proposal Privatisasi yang diharapkan akan memperkuat modal BUMN tetapi Kepemilikan negara berkurangnya . Sebab kemampuan Jokowi dan pikirannya belum nyampai tentang esensi pengolahan BUMN yang berpijak pada filsafat ekonomi Pancasila dan politik ekonomi yang berpijak cita cita kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 serta Ekonomi yang berdasarkan Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, ekonom dunia Jhon Keynes’s yang berasal dari Bapaknya Kapitalisme yaitu Amerika Serikat dan Inggris saja secara jelas bahwa campur tangan pemerintah dipasar sangat diperlukan yaitu dengan adanya operation market yang direalisasikan sebagai badan usaha yang dimiliki Negara.
“Kok aneh Indonesia yang sudah diwarisi sebuah filsafat Ekonomi yang adiluhung yaitu filsafat Ekonomi Pancasila Kok malah akan diarahkan Untuk memgobral murah BUMN BUMN kita. Ini dipastikan suatu jebakan oleh Menteri BUMN yang ingin menjerumuskan Jokowi menjadi Antek Asing,” tuding Arief.
Arief juga mengapresiasi pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Kongres PDIP yang mengingatkan Jokowi untuk berhati-hati dengan para penumpang gelap pemilik modal dan antek-anteknya di kabinet Jokowi . Sebab hal itu akan menghalangi ideolgi Partai PDI Perjuangan yaitu Pancasila 1 juni diaplikasikan dalam Sistim Ekonomi yang harus menjiwai pemerintahan Jokowi .
Karena itu Arif menegaskan Privatisasi BUMN harus ditolak oleh semua stake holder BUMN sebab masih banyak cara untuk menjadikan BUMN dikelolah lebih professional asal penempatan direksi dan komisaris dilakukan secara benar benar menganut Good Governance.
“Bukan seperti sekarang yang ngawur menempatkan orang orang di BUMN yang tidak sesuai dengan kemampuannya sehingga mudah dibodoh bodohi Menteri BUMN. Jika Jokowi ingin tetap komitmen dan konsisten dengan Sistim Ekonomi yang beridrologi Trisakti dan Nawacita maka sebaiknya Copot Rini Soekarno dari pada akhirnya menjadi musuh Bersama Rakyat,” pungkasnya dalam Rilis. (pr)
Redaktur: Rizal
