Rekatkan Persaudaraan Antar Komponen, Korem 072 Pamungkas Gelar Komsos untuk Yogyakarta Aman dan Damai


Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Muhammad Zamroni saat memberikan sambutan dalam Komsos. Foto: Ist

YOGYAKARTA – Komando Resor Militer 072/Pamungkas (Korem 072/Pmk) menggelar Komunikasi Sosial (Komsos) dengan berbagai elemen masyarakat di Monumen Diponegoro, Tegalrejo, Yogyakarta, Kamis (26/04/2018).

Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Muhammad Zamroni mengungkapkan, Komsos diselenggarakan untuk meningkatkan silaturahmi dan komunikasi antar elemen masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurut Danrem, silaturahmi dan komunikasi itu akan mengeliminir berbagai hambatan dan gangguan karena kurangnya informasi, salah pengertian dan sebagainya.

“Ini sengaja kami selenggarakan untuk mengikatkan kita bersama dalam satu visi untuk menjadikan Yogyakarta yang aman dan damai bagi keberlangsungan hidup kita, sehingga kita bisa menikmati hidup di Kota Yogyakarta ini dengan profesi kita masing-masing. Selamat datang bapak ibu sekalian, terimakasih banyak, lanjutkan terus komunikasi ini tidak terbatas hanya pada forum ini  saja. Salam persaudaraan untuk Yogyakarta yang  damai,” tuturnya saat memberikan sambutan.

Dijelaskan Danrem, dengan hadirnya tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai elemen mencerminkan adanya keberagaman sekaligus persatuan,

“Visi kita adalah ingin hidup damai, tenang, sejahtera, di kota yang memang menjanjikan kedamaian ini. Tidak ada jalan lain untuk mewujudkan Yogyakarta yang damai ini, kecuali manakala kita semua bersaudara,” tegas Danrem.

Beberapa tokoh masyarakat yang memberikan sambutan dalam Komsos adalah KH. Thaha Abdurrahman (Ketua MUI DIY), KH Adullah Muhaimin (FKUB DIY), Istijab (PHRI DIY) dan Sugiyanto Harjo Semangun, M.Si (Ketua IKAL DIY).

Dalam sambutannya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY, KH. Thaha Abdurrahman menyampaikan sambutan yang Intinya ada tiga hal. Pertama,  tentang kerukunan umat beragama, bahwa tokoh-tokoh agama nasional sudah mendeklarasikan saling menjaga perdamaian antar umat beragama. Kedua masalah sikap politik khususnya Pemilu, bahwa ummat islam wajib memilih pemimpin yang memenuhi memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai aspirasi umat dan bangsa Indonesia.

Terakhir, rekomendasi pemberantasan Minuman Keras (Miras), judi, dan Narkoba,

“Kami minta TNI dan Polri untuk memantau perkembangan Miras sekarang sudah merajalela, terjadi dimana-mana, di Jakarta sampai berapa ratus yang meninggal karena miras dan narkoba. Kita berantas miras, judi dan narkoba, karena itu  perbuatan setan dan bisa memecah belah manusia,” ujarnya. 

Pada  kesempatan yang sama KH Abdullah Muhaimin dari FKUB menyampaikan, di tengah-tengah perubahan-perubahan yang sangat cepat di berbagai lini kehidupan, Yogyakarta masih memiliki karakter-karakter yang etis dan humanis. Menurutnya Kota Yogyakarta menyandang berbagai predikat yang baik seperti berhati nyaman dan city of tolerance, sehingga menuntut tanggung jawab semua pihak untuk mempertahankannya,

“Nama-nama besar ini tentu saja mengandung tanggungjawab yang berat kita bersama sebagai komponen bangsa, karena tingkat multi kultur di Yogyakarta, baik secara nominal maupun secara gradual sangat tinggi sehingga perlu dikelola, perlu disapa. Bukan hanya sekedar disapa dengan struktural atau secara institusi, tapi juga kultural dengan kegiatan seperti ini,” ujarnya.

Saat berkesempatan memberikan sambutan, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Istijab mengatakan, pihaknya sebagai salah satu unsur dari pariwisata di DIY Mendukung upaya-upaya aparat TNI-Polri untuk senantiasa menciptakan suasana aman, damai dan tentram di Yogyakarta,

“Kata kunci pariwisata adalam aman dan damai. Kalua tidak nyaman dan damai, hotel sepi kasihan karyawan. Oleh karenanya kita mendukung upaya aparat untuk terus menciptakan Yogyakarta berhati nyaman dan berhati damai,” tukas Istijab.

Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Alumni LEMHANNAS (IKAL) Komisariat DIY, Sugiyanto Harjo Semangun memaparkan, TNI berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Sinergitas TNI dengan masyarakat bisa dianalogikan sebagaimana darah merah dan darah putih dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi masing-masing,

“Jika diibaratkan Rakyat atau masyarakat sipil adalah daram merah yang berfungsi untuk pembangunan, sedangkan TNI adalah darah putih yang berfungsi pertahanan. Keduanya harus bersinergi dan tidak saling memakan. Jika darah merah memakan darah putih maka akan menyebabkan kematian tubuh sebagai analogi bangsa. Demikian selakinya, jika darah putih memakan darah merah maka akan menimbuklan kanker darah yang membahayakan jiwa,” tuturnya.

Ditandaskan, Sugitanto, posisi Anggota TNI dalam Masyarakat Sipil selama ini di-streotipe-kan (dinilai, red) memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dan tegas, memiliki integritas yang tidak diragukan, memiliki disiplin yang tinggi dan senantiasa menjunjung harkat dan martabat seperti yang tertera dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,

“Jika ada TNI yang tidak bersikap seperti hal tersebut, maka dianggap anomali (menyimpang). Oleh karena itu keteladanan itu mutlak harus melekat dalam hubungan sosial ke masyarakat, hal tersebut menjadi modal sosial yang kuat, sehingga TNI akan senantiasa bisa bersinergi dengan masyarakat. Panglima Besar Jenderal Soedirman memegang teguh sikap keteladanan tersebut,” imbuh pakar Geopolitik yang saat ini menempuh Pendidikan Doktor Studi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada ini.

Lebih lanjut dijelaskan, paska reformasi TNI dituntut untuk mereformasi diri diantaranya untuk tetap taat asas dan tunduk pada kewenangan sipil sebagai pimpinan negara, non partisan atau tidak mencampuri urusan Partai Politik. Hal itu, kata dia, sudah berhasil dilakukan TNI,

“Tapi tidak hanya TNI yang dituntut, melainkan juga masyarakat sipil. Kita juga dituntut mengakui militer sebagai instrumen sah demokrasi, mendukung tugas kewenangan militer profesional dan anggaran pendukung profesionalisme, dan memiliki keahlian tentang pertahanan dan memahami budaya militer. Ini otokritik, ternyata tuntutan itu tidak  tuntas karena karakter sipil serta institusinya sulit untuk berpegang teguh pada kepentingan nasional, lebih berebut kepentingan kekuasaan daripada mencapai tujuan nasional,” imbuhnya.

‘”TNI Profesional lahir dari sipil professional. NKRI berdaulat dan sejahtera jika kaum sipil mampu mereformasi diri dan institusinya hingga mampu memenuhi kesejahteraan TNI yang pada giliranya TNI siaga menjaga keutuhan negara dan keselamatan rakyatnya,” pungkas Sugiyanto Harjo Semangun. (rd)

Redaktur: Ja’faruddin. AS

 

 

 

 

 

 


 



Terpopuler


Baca Juga