Minggu, 22/08/2021 16:49 WIB | Dibaca: 367 kali

Taliban dan Transformasi Ekonomi Dunia


Mochlasin Sofyan. Foto:doc/pri

Mochlasin Sofyan*

Eforia berita, perbincangan dan pandangan di berbagai media  tentang Taliban akhir-akhir ini, mengingatkan dengan teman lama dari Afganistan, yaitu Abdul Hamed Nasiri, Suhrab Bahman dan Naila Nasiri. Kami dipertemukan dalam acara International Training Programme on Leadership Development di Noida, India Tahun 2013. Pada pandangan pertama, cukup dikagetkan  karena dari performa dan fesyen tidak seperti orang Afghanistan yang ada dalam benak saya. Mereka tampak Amerika banget dilihat  dari berbagai sudut pandang. Namun dari perbincangan singkat, memang terlihat sebagai warga negara  yang tidak berdaulat. Pada kenyataannya,  baik secara politik, keamanan dan ekonomi  berada di bawah bayang-bayang Amerika Serikat dan sekutunya sejak masuk ke Afghanistan tahun 2001. Kegagalan dalam mengantarkan Afghanistan sebagai  negara demokratis, banyaknya korban harta dan jiwa serta adanya pendemi, akhirnya Amerika harus bertekuk lutut pada oposisi Taliban yang tiada henti melakukan perlawanan selama 20 tahun. Sepertinya, peristiwa ini menjadi replikasi atas kekalahan Uni Soviet atas kelompok Mujahidin Afghanistan tahun 1989.

Mesranya hubungan antara “Emirat Islam Afghanistan” di bawah rezim Taliban dengan China, sekilas memang menjadi sebuah shocking event. Bahkan netizen di dalam negeri cukup riuh memperbincangkan peristiwa ini. Namun dalam perspektif ekonomi dunia yang tengah berubah, kemesraan China-Taliban sebenarnya  tidak lebih dari sekedar pilihan pragmatis dalam kerangka simbiosis mutualisme. China saat ini, tengah menjadi kekuatan ekonomi baru yang membayangi Amerika.  Kondisi ini telah mematahkan tesis dari Francis Fukuyama (1992) dalam The End of History and the Last, bahwa hegemoni kapitalisme dan demokrasi liberal merupakan akhir sejarah umat manusia atau sebagai satu-satunya alternatif yang mesti diterima oleh masyarakat global. Berakhirnya Perang Dingin yang berdampak ambruknya komunisme-sosialisme (Uni Soviet) beserta negara-negara satelitnya, sering diinterpretasikan sebagai indikator kemenangan kapitalisme. Kemunculan China ini sebagai kekuatan baru,  membenarkan pendapat Rosser dan Rosser (1995) dalam  Comparative Economic in A Transforming World Economy.  Rosser dan Rosser menjelaskan bahwa saat ini tengah terjadi rivalitas tiga kekuatan baru, yaitu Kapitalisme Liberal (Eropa Barat dan Amerika Utara), Neo-Confucian (Jepang, Korea dan China) dan kekuatan Islam (Timur Tengah dan Asia Selatan termasuk di dalamnya Afghanistan). 

Globalisasi vs Belt and Road Initiative

Pengaruh kapitalisme dan demokrasi liberal, dihembuskan utamanya di negara-negara berkembang oleh Negara Barat melalui konsep globalisasi. Memang harus diakui,  bahwa globalisasi ekonomi telah membuat kemajuan  besar. Globalisasi telah menciptakan saling ketergantungan ekonomi antarnegara tetapi tidak ada entitas yang mampu mengarahkan lalulintas ekonomi ini. Amerika dan Negara Barat yang selama ini dipandang sebagai global driver, dipandang tidak mampu lagi menunaikan tugasnya dengan baik terutama dalam masalah kependudukan,  lingkungan dan pendapatan yang tidak merata. Dalam situasi di persimpangan ini, realitas menunjukkan dalam bidang ekonomi peran China  terus berkembang dilihat dari  produksi output dengan daya beli  (production output with purchasing power). Demikian kesimpulan dari tulisan Grzegorz W. Kolodko (2020), China and the Future of Globalization: The Political Economy of China’s Rise. Menurut Woodley (2015) dalam Globalization and Capitalist Geopolitics Sovereignty and State Power in a Multipolar World, bahwa  China dalam konteks produksi global telah tumbuh secara signifikan dan cepat dalam kurun empat puluh tahun terakhir. Era post-UScentric adalah situasi di mana  keseimbangan kekuatan ekonomi tengah  bergeser menuju Asia.  Kemunculan China disertai munculnya kekuatan trans nasional, tengah menantang hak prerogatif Barat untuk menentukan bentuk geopolitik dan ideologi kapitalisme global di masa posthegemonic dalam sistem internasional.

Negara-negara Barat menebar pengaruhnya melalui globalisasi, maka China tengah berupaya membangun pengaruh melaui  megaproyek dengan menghidupkan kembali New Silk Road (Jalur Sutra Baru) di abad Milenium. Jalur Sutra adalah sebuah perjalan perdagangan kuno melalui Asia yang menghubungkan anatara Timur dan Barat yang terjadi sekitar 2000 tahun lalu atau sekitar  pada 130 SM sampai 1453 M. Jalur ini menjadi penting karena pernah menjadi penghubung bagi pertukaran ekonomi dan culture exchange antara China dengan Barat. Frances Wood (2004) dalam The Silk Road: Two Thousand Years in the Heart of Asia, menyatakan bahwa  Jalur Sutra kuno memiliki banyak cabang dimulai dari ibu kota Dinasti Tang China (wilayah Timur)  hingga Roma  ibu kota Italia (wilayah Barat). Adalah Zhang Qian dari Dinasti Han, jenderal pertama yang membuka rute tersebut. Rute Jalur Sutra darat (Economic Beltl Road) melewati Afganistan, Uzbekistan, Iran hingga Alexandria Mesir. Terdapat rute lainnya yang melewati daerah Pakistan, Kabul, Afganistan hingga Gul, Persia. Terdapat juga jalur laut yang dikenal dengan Maritim Silk Road,  rute ini bermula dari Guangzhou, Cina selatan hingga Selat Malaka berlanjut sampai ke Sri Lanka, India dan pantai timur Afrika.

Istilah Jalur Sutra dikenalkan oleh Geografer asal Jerman, Ferdinand von Richthofen didasarkan pada banyaknya komodidas yang diperdagangkan dari bahan sutra. Istilah itu dideklarasikan oleh Presiden China, Xi Jinping pada tahun 2013 dalam kontek kekinian dengan nama  The ’21st Century New Silk Road  atau One Belt One Road (OBOR). Banyaknya  kritikan karena dianggap ambisius, China merubah dengan istilah yang lebih ramah yaitu Belt and Road Initiative (BRI). Jalur ini akan membuat koneksi hampir70 negara di Asia, Eropa dan Afrika  melalui pelabuhan, kereta api dan ajalan darat dengan sejumlah proyek infrastruktur melalui mekanisme pinjaman dan bantuan. China bersiap menggelontorkan dana US$ 124 miliar atau sekitar Rp. 1649 triliun untuk mendukung megaproyek New Silk Road atau BRI. Dalam berbagai kesempatan, China memberikan alasan urgensi megaproyek ini untuk mempercepat ASEAN connectivity dan mendorong geliat ekonomi global dengan landasan inclusive cooperation.

Dalam konteks megaproyek yaitu Belt and Road Initiative  inilah,  mengapa China menggelar karpet merah bagi pemerintahan baru Afghanistan. Setidaknya ada empat alasan kemesraan  tersebut bisa terjalin dalam perspektif agenda besar  China dan kepentingan pragmatis Taliban. Pertama faktor stabilitas politik, sampai saat ini China masih berselisih  dengan suku Uyghur yang tinggal daerah otonomi Xinjiang. Amerika termasuk negara yang menyuarakan bahwa di negara bagian ini telah terjadi genosida dan pelanggaran hak asasi manusia. Secara geografis, daerah Uyghur berdekatan dengan Afganistan dan ideologi keduanya juga memiliki kesamaan sehingga  akan menjadi kekuatan besar kalau keduanya bisa bekerjasama. China tentu berupaya mengendalikan Taliban dengan memberikan  kompensasi tertentu yang memang sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi negara, sepeninggal Amerika dan sekutunya. Kedua faktor geografis, Republik Islam Afghanistan di barat berbatasan dengan Iran, sebelah Timur dengan Pakistan sebelah selatan dengan Turkmenistan, Uzbekistan dan Tajikistan, sementara di Utara berbatasan dengan jalur sempit Wakhan, kemudian membentang sebelah Timur Laut di sepanjang Pakistan. Negara negara itu kemungkinan besar akan menjadi rute kembali megaproyek berdasarkan Jalur Sutra kuno.

Ketiga faktor emosional-historis, sebagai dijelaskan dalam tulisan ini di atas bahwa Aghanistan adalah daerah yang menjadi rute Jalur Sutra kuno. Dengan demikian, telah terjadi interaksi China dan nenek moyang penduduk Afghanistan ribuan tahun yang lalu. Keempat faktor sumber daya alam,  sebagaimana dilaporkan CNN (2019), Afghanistan adalah salah satu negara termiskin di dunia. Tetapi sejatinya memiliki cadangan mineral berupa besi, tembaga, emas, dan mineral tanah jarang yang belum dimanfaatkan karena konflik berkepanjangan. Tentu yang paling menarik  kandungan lithium yang cukup melimpah, logam ini dibutuhkan sebagai bahan utama baterai untuk industri mobil tenaga listrik. China sebagai negara yang sedang berupaya menjadi terdepan dalam  industri otomotif masa depan, tentu berharap mendapatkan pasokan bahan baku yang murah.

Peran Strategis  Indonesia

Megaproyek Belt and Road Initiative membawa magnitude bagi banyak negara dunia, termasuk Indonesia untuk mendapatkan investasi asing bagi pembangunan infrastruktur. Apabila megaproyek ini   berhasil,   China akan benar-benar menggeser Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia, utamanya  dalam ekonomi dan politik. Tentu China adalah negara yang paling diuntungkan, sebagai konsekuensi dari gagasan besar yang dimilikinya. Namun beberapa pengamat, masih meragukan megaproyek ini akan meraih kesuksesan. Mengingat terdapat beberapa masalah di internal Negara China sendiri, seperti tuntutan kemerdekaan dari Uyghur, Taiwan dan Hongkong. Beberapa negara yang telah menandatangani kesepakatan juga menarik diri dan juga munculnya tuntutan tanggung jawab atas merebaknya covid-19. Hutang China juga semakin menumpuk, sehingga terpaksa memperketat kucuran pinjaman yang tentu akan menggangu akselerasi megaproyek ini. Sebagai warga dunia, berharap tiga kekuatan sistem ekonomi yaitu kapitalisme, Sosialisme-China dan Islam dapat bersinergi, sehingga clash of civilazation sebagaimana diramalkan Huntington (1996) dapat dihindari.

Seandainya megaproyek tersebut berhasil, tentunya Indonesia jangan sampai  hanya menjadi passenger dan  penonton terhadap  lalu lintas  ekonomi dunia. Indonesia harus bisa mengambil benefit dengan adanya megaproyek Belt and Road Initiative ini. Diperlukan penyiapan  kualitas sumber daya insani dan kualitas produk berstandar global yang  kompetitif. Bonus demogafi yang akan terjadi pada rentang tahun 2030-2040, harus benar-benar menjadi penyangga yang kokoh untuk menyongsong  transformasi ekonomi dunia. China selalu menegaskan, bahwa megaproyek ini tidak dimaksudkan untuk membangun geopolitik. Namun demikian, Indonesia harus tetap menggunakan diplomasi yang cerdas mengingat acapkali terjadinya konflik di zona ekonomi eksklusif antara China dengan negara sekitarnya. Beberpa negara yang pernah berselisih  seperti Korea Utara, Korea Selatan, Vietnam, Brunai, Jepang dan yang terbaru dengan Indonesia pada kasus di Pulau Natuna pada 2019. Keterlibatan dalam megaproyek ini, juga harus tetap mempertahankan  jati diri sebagai bangsa dan menjaga ownership atas kekayaan di darat, laut, maupun udara. Seandainya memungkinkan, Indonesia sebaiknya memiliki gagasan Jalur Sutra sendiri, sehingga bisa menjadi driver di kancah perubahan ekonomi global. Ingat, nusantara pernah memiliki sejarah besar dan bukankah Indonesia  pernah juga mendapat julukan Macan Asia?. Semoga dapat meraung kembali. (*)

*Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan  Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Kom. IAIN Salatiga


 





Baca Juga