YOGYAKARTA – Sepanjang pelaksanaan Pemilu 2014, tampak selalu ada problem dalam berbagai aspek. Bahkan, dalam proses rekapitulasi di tingkat KPU DIY masih ditemukan ketidakberesan pada hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Beberapa kali proses rekapitulasi mendapatkan protes dari saksi.
Termasuk yang dilakukan Johanes Serang Keban, Caleg DPRD DIY Partai Golkar. Berkali-kali, Johanes sering mengkritik kesalahan yang dilakukan KPU DIY pada saat proses rekapitulasi.
Melihat hal tersebut, Ketua Bawaslu DIY, Muhammad Najib mengungkapkan, para petugas tampaknya belum memahami sepenuhnya apa yang mesti dijalankan. “Problem SDM menurut saya krusial, standard operasional procedure (SOP) belum dipahami, dan job desk tidak ditaati di lapangan,” kata Najib menyoroti kinerja KPU DIY.
Najib mengatakan, tak heran jika seringkali terjadi protes, entah itu dari saksi parpol maupun caleg. Yang menjadi sasaran tentu para petugas KPPS. “Integritas tidak akan terlihat jika peraturan tak ditaati,” katanya.
Tak hanya itu, kabar adanya saling serobot surat suara hanya seolah menguap begitu saja dan sulit dibuktikan. Di samping itu, proses hitung dan rekap kerap kali tidak selesai di tingkat kabupaten. “Tapi dibawa ke provinsi. Tapi itu sebagai bukti proses pemilu kita bermasalah,” tambah Najib.
Menanggapi relita tersebut, Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan mengatakan, pemahaman yang masih tertanam pada para pemilih, masih Pemilu yang sebelumnya. Terkait petugas KPPS yang kurang ulet dalam melakukan tugasnya, Hamdan mengungkapkan, pihak KPU akn lebih tegas
menindaknya. “Kalau ada yang tidak independen akan kami berhentikan,” terang Hamdan. (kim)
Redaktur: Azwar Anas
