JAKARTA – Kabar pertemuan Presiden RI, Joko Widodo dan Presiden AS, Barack Obama diatur konsultan yang diungkap akademisi dari Australia National University (ANU), Dr. Michael Buehler, menuai kritik kalangan aktivis pergerakan nasional.
Informasi, Dr. Michael Buehler yang dilansir berbagai media massa nasional maupun internasional, pertemuan tersebut diatur oleh konsultan Singapura Pereira International PTE LTD dan konsultan PR di Las Vegas, R&R Partners, Inc. Pihak Pereira Internasional menurut Buehler, membayar sebesar 80 ribu dolar AS kepada perusahaan R & R Partners, Inc.
“Jika hal tersebut benar, maka sangat memalukan bangsa Indonesia. Masa anggaran ketemu Obama untuk makelar saja hingga lebih dari 1 Miliar, belum lagi anggaran lain-lainnya. Apa manfaat dari hasil pertemuan itu juga belum tentu dirasakan rakyat. Tapi malah seolah Jokowi merasa membuat bangga Bangsa Indonesia.,” ujar Koordinator Nasional Sekber Indonesia Berdaulat, dr. Ali Mahsun dalam keterangan persnya, kepada jogjakartanews.com, Sabtu (07/11/2015).
Menurutnya, tindakan Jokowi tersebut telah melecehkan harga diri, harkat, dan martabat rakyat, bangsa dan negara Indonesia sebagai Negara dan Bangsa Besar, Merdeka, serta Berdaulat. Ali menambahkan, tindakan Jokowi tersebut menguatkan betapa ia bukanlah pemimpin yang pro rakyat, setelah menelorkan kebijakan pencabutan subsidi energi, anggaran Membangun Gedung DPR/MPR RI dan THR dalam APBN 2016 yang sangat fantastis.
“Jokowi telah melakukan pelanggaran berat terhadap Pancasila dan UUD 1945, karena telah menggunakan anggaran Negara bukan untuk kepentingan rakyat yang saat ini lebih membutuhkan karena terpuruknya ekonomi nasional. Dana itu jelas akan sangat bermanfaat jika dialokasikan tepat untuk sektor-sektor kerakyatan daripada hanya untuk membayar makelar,” tandas Ali yang Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) .
Ali juga mendesak legislative, DPD, DPR dan MPR RI untuk segera bergerak mengambil langkah-langkah konstitusional untuk memberhentikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden
“Jika tak mampu memimpin Indonesia, Jokowi-JK harus segera mundur sebelum Indonesia hancur, serta demi masa depan Indonesia. Jokowi-JK tak perlu malu dan menunggu diberhentikan rakyat Indonesia. Khusus Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, segera berhenti jadi Jubir Jokowi,” tukas mantan Ketua Umum BAKORNAS LKMI PB HMI 1995 – 1998 ini.
“Sekber Indonesia Berdaulat terus membangun kekuatan dan mendesak percepatan Sidang Istimewa MPR RI untuk memberhentikan Rezim Jokowi-JK, dan menyelamatkan Indonesia,” pungkas Ali. (pr/kt2)
Redaktur: Rizal
